Polri sita 44 aset senilai Rp286 miliar terkait korupsi LPEI

Jakarta (ANTARA) - Kortastipidkor Polri menyita 44 aset dengan total senilai Rp286,27 miliar terkait kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance 2012-2016.

Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sejak pelan lalu hingga hari ini, penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan aset-aset pada beberapa lokasi.

Aset yang disita mencakup satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek di Sumatera Selatan.

Pada Sumatera Selatan, puluhan objek sitaan tersebut bernilai sekitar Rp24,27 miliar.

“Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai sekitar Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai sekitar Rp7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai sekitar Rp13,25 miliar,” katanya.

Objek aset lainnya berada di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Kota Tangerang, dan Depok.

“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum,” imbuhnya.

Terkait konstruksi perkara, Yusuf menjelaskan perkara ini bermula dari pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology.

Dalam prosesnya, diduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pembiayaan itu kemudian macet dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar AS.

Setelah itu, LPEI memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance. Yusuf menyebut, pembiayaan baru tersebut diduga digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Technology, agar terlihat seolah-olah masih lancar.

“PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap,” kata Yusuf.

Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI.

Total terdapat enam tersangka dalam kasus ini, yaitu FH selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI tahun 2011–2018; NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI tahun 2012–2018; DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan; IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI tahun 2013–2016; AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI; serta DM selaku Direktur Utama PT Maxima Inti Finance tahun 2014–2022.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.