Jakarta (ANTARA) - Polri bersama instansi terkait memulangkan 84 orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama masa pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.

"Proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi dari masing-masing korban," kata Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Nurul menegaskan bahwa korban TPPO adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Menurutnya, penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan, tetapi juga harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Sebagai tindak lanjut, Polri bersama instansi terkait juga bekerja sama untuk memberikan bantuan penampungan dan pendampingan bagi korban.

Nurul memerinci beberapa instansi itu, di antaranya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi dan korban sesuai kewenangannya dan Dinas Sosial terkait penampungan sementara dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait pendampingan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta dengan BP2MI terkait fasilitasi perlindungan dan penanganan pekerja migran Indonesia sesuai kewenangannya.

Langkah yang telah dilakukan lainnya adalah melaksanakan asesmen dan reintegrasi sosial.

Baca juga: Polri ungkap TPPO modus PMI ilegal dengan satu korban meninggal

Nurul mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan mencegah korban agar tidak terjebak kembali dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.

"Kami ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menyelamatkan korban, tetapi juga untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, jenderal polisi bintang satu itu menegaskan bahwa Polri akan terus meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dan jaringan yang terlibat di dalamnya.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan perekrutan, kemudian pengiriman, penampungan, maupun eksploitasi terhadap manusia untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum," katanya menegaskan.

Nurul juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak disertai dengan informasi perusahaan dan prosedur yang jelas.

Ia mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta kelengkapan dokumen sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya pekerjaan ke luar negeri.

Baca juga: Bareskrim gagalkan keberangkatan tiga WNI jadi tentara bayaran Rusia

Baca juga: Polda Metro Jaya tetapkan 19 tersangka kasus TPPO dari tujuh perkara

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Nadia Putri Rahmani

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira