Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri

Jakarta (ANTARA) - Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan sidang etik terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa (17/11) terkait dugaan penyadapan ilegal.

“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin.

Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap EHS meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) jabatan tersebut.

Baca juga: Divpropam Polri gelar sidang etik ASN buntut kasus dugaan penyadapan

Atas dugaan pelanggaran itu, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Baca juga: Polri ungkap sosok TK dalam kasus penyadapan ilegal

Trunoyudo memastikan seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Pada Selasa (10/11), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

Baca juga: Kapolri ungkap lima tahapan dalam modus kasus penyadapan ilegal

Baca juga: Kasus penyadapan ilegal, Kapolri sebut SU jalani penahanan rumah

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Nadia Putri Rahmani

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira