Polri dorong pendekatan spasio-temporal dalam pencegahan karhutla

Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas

Jakarta (ANTARA) - Polri mendorong penggunaan pendekatan spasio-temporal dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini melalui pemetaan potensi kebakaran berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan.

“Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas,” kata Kepala Baharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Herry menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla pada Sabtu (31/10). Menurut dia, pendekatan spasio-temporal memungkinkan kepolisian mengidentifikasi wilayah rawan dan pola kebakaran yang berulang sehingga pencegahan dapat dilakukan lebih awal.

Dalam paparannya, Herry menjelaskan hasil simulasi pola karhutla selama 20 tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau. Hasil analisis menunjukkan titik panas (hotspot) cenderung berulang di lokasi yang sama, sedangkan fenomena El Nino meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika kondisi gambut semakin kering.

Baca juga: Kabaharkam Polri dorong gotong royong desa untuk cegah karhutla

Dalam simulasi tersebut, rata-rata titik panas pada tahun El Nino mencapai 362 titik, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 42 titik pada tahun lainnya.

Analisis juga mengidentifikasi sejumlah kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, antara lain Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan.

Menurut Herry, pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan pemadaman. Pengelolaan ekosistem gambut, termasuk menjaga tinggi muka air tanah, menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

“El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan,” ujarnya.

Baca juga: Puan minta penegakan hukum 20 korporasi kasus karhutla transparan

Untuk memperkuat upaya tersebut, Polri mendorong pemantauan kondisi gambut melalui skema satu kepolisian sektor (Polsek) satu titik pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT).

Langkah itu juga didukung optimalisasi sekat kanal, sumur bor, embung, serta patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran.

Polri turut mengembangkan Dashboard Green Policing yang mengintegrasikan informasi titik panas, kondisi gambut, cuaca, dan tingkat kerawanan wilayah untuk memperkuat deteksi dini.

Melalui prinsip “Dari Deteksi Menuju Aksi”, setiap indikasi peningkatan risiko diharapkan segera ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan di lapangan.

Herry mengatakan karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Baca juga: Polri usulkan pencabutan izin 23 korporasi diduga terlibat karhutla

Oleh karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari Polri, pemerintah daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), instansi kehutanan, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Menurut dia, upaya tersebut sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang mengedepankan pencegahan dan kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan.

“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah. Karena yang kita lindungi bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga keselamatan dan masa depan masyarakat,” kata Herry.

Baca juga: Polri tetapkan 245 orang dan 20 korporasi tersangka kasus karhutla

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.