Polri-BPJS Kesehatan berikan layanan bagi kelompok rentan di Jepara

Hari ini, bersama Polres Jepara, kita mengurai benang kusut administrasi agar hak konstitusional warga negara untuk sehat dapat terpenuhi tanpa diskriminasi

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar aksi kemanusiaan lewat program bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat: Polisi Peduli Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan demi Keberlanjutan Perlindungan Sosial Masyarakat di Kabupaten Jepara".

Kegiatan yang berlangsung di Aula Mapolres Jepara, Jawa Tengah, Jumat, itu fokus pada validasi dan pemulihan hak jaminan kesehatan bagi 531 warga dari kelompok rentan.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Afif Johan dalam keterangan yang diterima di Jakarta mengapresiasi kepada jajaran Polres Jepara atas kegiatan tersebut. Menurutnya, langkah itu membuktikan kekuatan nyata dari semangat "Polisi Bersama Masyarakat", di mana institusi kepolisian tidak hanya menjadi pelindung keamanan fisik, melainkan juga pelindung kesejahteraan sosial masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR dorong Polri ungkap pihak yang perintahkan sadap Presiden

"Ini adalah wujud nyata dari 'Polisi Bersama Masyarakat' yang humanis. BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendirian dalam menjangkau masyarakat bawah. Hari ini, bersama Polres Jepara, kita mengurai benang kusut administrasi agar hak konstitusional warga negara untuk sehat dapat terpenuhi tanpa diskriminasi," ujar Afif.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kapolres dan Wakapolres Jepara serta dihadiri langsung oleh Afif Johan dan Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baznas serta perwakilan kelompok masyarakat rentan.

Aksi itu juga menjadi implementasi langsung dari arahan Kapolri yang senantiasa menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kehadiran Polri di tengah-tengah kesulitan masyarakat.

Kapolri selalu menginstruksikan agar seluruh jajaran kepolisian proaktif melakukan tindakan yang menyentuh akar rumput, membantu meringankan beban ekonomi serta memastikan hak-hak dasar masyarakat di sektor sosial dan kesehatan terpenuhi.

Sasaran utama dalam agenda kali ini mencakup 531 jiwa dari berbagai latar belakang kelompok rentan di Jepara, seperti petani, nelayan, perajin ukiran kayu, tukang ojek hingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan (korban PHK).

Baca juga: Jasa Raharja-Kemenhub-Polri perkuat kesiapan layanan Nataru 2027

Afif juga mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mewujudkan universal health coverage (UHC) karena saat ini Jepara belum mencapai itu.

Sementara, Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono mengatakan Polres Jepara berkomitmen penuh menjadi jembatan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat rentan agar mendapatkan akses pelayanan dasar perlindungan sosial kesehatan.

"Semangat 'Polisi Bersama Masyarakat' menuntut kami untuk selalu peka terhadap kesulitan warga, sejalan dengan arahan Bapak Kapolri agar Polri selalu hadir menjadi solusi bagi problem sosial di lingkungan sekitar. Para petani, nelayan, perajin ukir hingga pengemudi ojek adalah pahlawan ekonomi daerah yang sering kali abai terhadap proteksi kesehatan diri karena keterbatasan," ujarnya.

Ia menyampaikan melalui posko pelayanan terpadu di Aula Mapolres itu, pihaknya melakukan aksi jemput bola bersama tim BPJS Kesehatan untuk langsung mereaktivasi kartu yang mati, mendaftarkan yang belum tercatat hingga memvalidasi NIK yang bermasalah secara instan di tempat.

"Kami mendorong sektor swasta dan para pelaku usaha di Jepara untuk ikut mengambil peran nyata. Melalui alokasi dana CSR untuk membiayai jaminan kesehatan warga kurang mampu, swasta dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan tidak ada satu pun warga Jepara yang kesulitan mengakses layanan kesehatan," kata Keris Aji.

Baca juga: Polri sebut tersangka SU berikan izin penyadapan ilegal Presiden

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.