Polresta Bandung kawal kesepakatan PTPN dan petani di lahan sengketa

Bandung (ANTARA) - Polresta Bandung, Jawa Barat, terus mengawal kesepakatan antara PTPN I Regional 2 dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) terkait pemanfaatan lahan sengketa di Pangalengan, Kabupaten Bandung guna mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto di Bandung, Senin, mengatakan kedua belah pihak telah menyepakati untuk tetap menjalankan aktivitas masing-masing sembari menghormati proses hukum hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan lahan.

"Karena kita di sini mendapatkan aturan, supaya kedua belah pihak juga sama-sama memahami dan menyepakati bahwa proses hukum dari kedua belah pihak tetap berjalan," katanya.

Ia menjelaskan kesepakatan tersebut memungkinkan PTPN tetap menjalankan kegiatan operasional perkebunan, termasuk pemetikan teh, sedangkan masyarakat diperbolehkan memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian.

"Seperti yang sudah disampaikan kemarin, sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak dipersilakan melaksanakan kegiatannya masing-masing sampai adanya putusan tetap terkait kepemilikan lahan," ujarnya.

Dengan demikian, kedua pihak tetap dapat menjalankan aktivitas masing-masing tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan di kawasan yang disengketakan.

"Jadi, masing-masing pihak tetap bisa melaksanakan kegiatannya. Misalnya, dari pihak PTPN melakukan pemetikan teh, kemudian masyarakat yang mempergunakan lahan untuk bertani juga dipersilakan," katanya.

Sementara itu, terkait dugaan penganiayaan dalam perselisihan tersebut, Tri mengatakan proses penanganannya masih berlangsung dan pihaknya meminta waktu agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan.

"Masih dalam proses, kita memohon waktu agar prosesnya bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Polresta Bandung memfasilitasi audiensi antara PTPN I Regional 2 dan APP untuk membahas persoalan pemanfaatan lahan serta menjaga kondusivitas wilayah sambil menunggu kepastian status lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak menyepakati untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penambahan pembukaan lahan maupun pembangunan baru sampai BPN menyelesaikan verifikasi titik koordinat dan status lahan yang menjadi objek perselisihan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.