Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa ruangan penampungan yang dinilai kurang layak untuk ditempati calon pekerja migran. Kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dengan meminta pihak pengelola melakukan pembenahan

Kupang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menemukan fasilitas penampungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang belum layak dalam pemeriksaan terhadap tiga perusahaan penempatan di Kota Kupang.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Pol. Nova Irone Surentu di Kupang, Kamis, mengatakan temuan tersebut diperoleh dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa ruangan penampungan yang dinilai kurang layak untuk ditempati calon pekerja migran. Kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dengan meminta pihak pengelola melakukan pembenahan," katanya.

Tiga perusahaan yang diperiksa adalah PT Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT Gasindo Buala Sari.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mendata 94 CPMI yang berada di ketiga perusahaan tersebut, masing-masing 30 orang di PT Falia Sinatrya Sejati, 32 orang di PT Berhasil Langgeng Kencana, dan 32 orang di PT Gasindo Buala Sari.

Baca juga: Pemprov NTT- DPR RI perkuat koordinasi perlindungan PMI nonprosedural

Di PT Falia Sinatrya Sejati, petugas menemukan fasilitas penampungan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal maupun lokasi pelatihan kerja.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda NTT akan memanggil kepala cabang atau penanggung jawab perusahaan untuk dimintai penjelasan sekaligus mendalami kondisi fasilitas penampungan.

Sementara itu, di PT Gasindo Buala Sari, dari 32 CPMI yang didata, dua orang memiliki negara tujuan Singapura dan 30 orang lainnya menuju Malaysia. Petugas juga menemukan sejumlah ruangan penampungan yang dinilai kurang layak sehingga meminta pengelola melakukan pembenahan.

Selain memeriksa fasilitas, petugas mendata identitas CPMI, memeriksa dokumen administrasi dan kontrak kerja, serta mengawasi proses perekrutan dan rencana penempatan mereka.

Baca juga: Polisi selidiki keterlibatan suami-istri rekrut PMI ilegal di NTT

Nova juga memberikan edukasi kepada para CPMI mengenai bahaya perdagangan orang, modus perekrutan ilegal, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban sebelum bekerja di luar negeri.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, negara tujuan, dan kontrak kerja.

"Kami juga membagikan nomor kontak kepada para calon pekerja migran agar mereka dapat melaporkan apabila mengalami kekerasan, eksploitasi, perekrutan anak di bawah umur, maupun indikasi perdagangan orang," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Polda NTT akan meningkatkan pengawasan berkala terhadap ketiga perusahaan tersebut, termasuk melalui verifikasi identitas, kelengkapan dokumen, kontrak kerja, dan mekanisme penempatan pekerja migran.

Baca juga: BP3MI catat 151 PMI NTT dipulangkan tak bernyawa selama tahun 2023

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Kornelis Kaha

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira