PKS: 50 lebih anggota ajukan HMP dan minta diproses paripurna terdekat

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa 50 lebih Anggota DPR RI telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan meminta agar hal itu diproses dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

Meski PKS telah bersikap, dia pun tidak ingin prosesnya jalan sendiri-sendiri. Menurut dia, PKS pun ingin berbagai fraksi di DPR RI juga ikut maju dalam menyampaikan HMP terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa nantinya alur HMP akan masuk melalui surat ke Pimpinan DPR RI. Setelah itu, Pimpinan DPR RI akan membacakan agenda tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan ke para Anggota DPR RI secara keseluruhan.

"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.

Baca juga: Doli sebut niat mundur Gibran tak hentikan proses HMP di DPR

Baca juga: Saan: HMP DPR tetap berjalan meski Gibran tempuh jalur PTUN

Baca juga: PDIP sebut HMP paling rasional untuk sikapi persoalan ijazah Wapres

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.