PKB: Penggunaan HMP soal ijazah Wapres "coming soon"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakubimung Raka sedang dipertimbangkan dan difinalisasi oleh pihaknya alias coming soon.

Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.

"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya.

Menurut dia, PKB tidak sedang berpindah haluan, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat.

Dia menjelaskan Hak Angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.

"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, bisa menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.

Meski begitu, dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini secara normatif akan memunculkan perdebatan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Pertanyaan konstitusional tersebut menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.

"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.