Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa standar keadilan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) diduga dilakukan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus diukur dalam sepenuhnya dari sudut pandang korban.

Dalam konferensi pers usai bertemu dengan Forum Perempuan Diaspora NTT dan Komisi XIII DPR di kantornya di Jakarta, Rabu, Pigai menekankan penanganan kasus harus memberikan rasa keadilan dengan perspektif korban, bukan dari persepsi umum, pelaku, ataupun aparat penegak hukum.

"Dalam hal ini harus memberikan kepastian keadilan. Keadilan itu harus diukur oleh mereka yang menjadi korban. Korban merasa adil atau tidak, dan penyataan adil itu menurut versi perspektif korban, bukan umum, bukan pelaku, atau bukan penegak hukum," kata Pigai.

Baca juga: Pigai pastikan kasus dugaan kekerasan seksual di Kupang ditangani

Usai menerima laporan yang disampaikan Forum Perempuan Diaspora NTT, Pigai mengungkapkan bahwa kasus ini diduga melibatkan Bupati Kupang dengan korban seorang perempuan muda, bahkan berpotensi lebih dari satu korban.

Menanggapi hal itu, ia menyatakan sikap tegas kementeriannya, serta keprihatinan mendalam atas ancaman keselamatan yang dialami kaum perempuan.

Sebagai tindak lanjut, Pigai telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan (Ditjen PDK) beserta jajarannya dan Kantor Wilayah (Kanwil) HAM NTT untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan kehadiran keadilan bagi korban.

Kementerian HAM, kata dia, juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Provinsi NTT untuk mendorong penyelidikan yang komprehensif, menyeluruh, imparsial, dan objektif.

Selain itu, Kementerian HAM juga mendesak Kepolisian NTT agar bergerak cepat dan profesional mengingat kasus ini menyangkut persoalan serius terkait keselamatan perempuan.

Menurut Pigai, profesionalisme dan objektivitas aparat tidak cukup hanya dilihat dari formalitas menindaklanjuti laporan, melainkan harus tercermin dari ketepatan, dan kecepatan kerja agar masyarakat merasa proses hukum berjalan nyata di dalam institusi penegak hukum.

"Profesional, objektif, dan imparsial itu tidak hanya dilihat apakah Anda menindaklanjuti kasus tersebut, tapi ketepatan dan kecepatan bekerja untuk masyarakat merasa ada proses hukum yang sedang berlangsung di dalam institusi aparat penegak hukum," tegasnya.

Baca juga: Kapolda NTT pastikan penyelidikan kasus Bupati Kupang transparan

Dalam pertemuan itu dihadiri Anggota Komisi XIII DPD Rieke Diah Pitaloka, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga dari Dapil NTT II, serta Ketua Forum Perempuan Diaspora NTT Sere Aba, dan Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng.

Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng mengungkapkan bahwa kasus ini terjadi pada 13 November 2026 dan dilaporkan oleh korban pada 18 November.

Hingga saat ini, kasus masih tahap penyelidikan, korban sudah dimintai keterangan dan di BAP, termasuk divisum. Sementara terduga pelaku belum diminta keterangan, dan belum ada penetapan tersangka.

"Kami sampaikan kasus ini belum sampai ke ranah penyidikan, masih penyelidikan. Uniknya kejadian sejak tanggal 13 November. Hari ini tanggal 18 November, terlapor belum diperiksa, dan menurut informasi baru akan diperiksa tanggal 21 November 2026," kata Greg.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan meskipun terduga pelaku adalah Bupati maka tidak ada kaitannya bahwa penyidikan harus menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Mendagri kemarin tanggal 16 November sudah menyatakan secara terbuka bahwa terkait persoalan termasuk masalah ini, sebetulnya kepolisian bisa langsung periksa," ucapnya.

Baca juga: DPR dorong Polda objektif usut dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang

Rieke menyoroti adanya tenggat waktu pemeriksaan terduga pelaku oleh pihak kepolisian pada 21 November. Meski ada azas praduga tak bersalah, bukan berarti proses hukum tersebut tidak diprioritaskan, atau menunggu viral.

"Aparat harus berkomitmen bahwa kasus diusut tuntas," tegasnya.

Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Baca juga: Gubernur NTT diminta lindungi korban kekerasan seksual di Kupang

Baca juga: Polisi temukan alat bukti saat olah TKP rumah jabatan Bupati Kupang

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Laily Rahmawaty

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira