Pidie Jaya minta Kemenbud selamatkan situs sejarah terdampak bencana

Kami tidak ingin bencana hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menghilangkan sejarah dan identitas daerah. Apa yang diwariskan para leluhur harus diselamatkan bersama

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh, memperjuangkan penyelamatan 81 situs warisan sejarah di kabupaten tersebut serta meminta dukungan serius Kementerian Kebudayaan RI

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Senin, mengatakan bencana hidrometeorologi akhir November 2025 tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah warga, lahan pertanian dan infrastruktur, tetapi juga mengancam warisan sejarah yang menjadi identitas peradaban masyarakat.

"Kami terus memperjuangkan penyelamatan situs warisan sejarah. Ada sebanyak 81 situs yang perlu diselamatkan dan sebagian besar ikut terdampak bencana banjir bandang tahun lalu," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sibral Malasyi saat menerima kunjungan kerja Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI Bambang Wibawarta.

Bupati Sibral juga mendorong keterlibatan serius pemerintah pusat dalam menyelamatkan puluhan situs cagar budaya dan warisan sejarah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Baca juga: Kemenko PMK perkuat koordinasi percepatan rehab-rekon Pidie Jaya, Aceh

Kunjungan tersebut dalam rangka konsolidasi Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2026.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kemenbud melihat langsung sejumlah situs bersejarah di Kabupaten Pidie Jaya, seperti Masjid Madinah dan Kompleks Makam Kuno Dayah Kruet, Dayah Tgk Chik Pante Geulima, serta Masjid Tgk Di Pucok Krueng.

Bupati Sibral mengungkapkan berdasarkan inventarisasi awal terdapat 81 situs cagar budaya yang tersebar pada delapan kecamatan di Pidie Jaya dan membutuhkan perhatian serius akibat dampak bencana.

"Yang menjadi perhatian adalah situs Masjid Madinah di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua. Masjid tersebut diperkirakan dibangun sekitar tahun 1623 oleh Teungku Japakeh setelah kembali dari peperangan melawan Portugis di Selat Malaka," kata Bupati Sibral Malasyi.

Masjid tersebut memiliki kekhasan sejarah dan arsitektur, mulai dari motif ornamen pada ambang pintu hingga mimbar berhias kaligrafi yang menurut cerita masyarakat berasal dari Madinah.

Menurutnya, banjir yang membawa lumpur hingga sekitar satu meter serta material kayu gelondongan telah meninggalkan kerusakan dan endapan di sejumlah bagian situs.

Oleh karena itu, kata dia, penanganan tidak boleh ditunda karena lumpur yang semakin mengeras dan ancaman hujan susulan dapat memperbesar kerusakan, sekaligus mempersulit proses penyelamatan.

Baca juga: Pemkab Pidie Jaya terima 66 alat berat pemulihan pascabencana

"Pemerintah daerah melalui koordinasi lintas perangkat daerah terus mendorong pendataan, identifikasi tingkat kerusakan, penanganan awal, dan komunikasi dengan instansi terkait agar situs-situs tersebut mendapatkan perhatian serta penanganan sesuai kaidah pelestarian cagar budaya," katanya.

Bupati Sibral Malasyi menegaskan rehabilitasi pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mencakup penyelamatan warisan sejarah dan kebudayaan yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi generasi mendatang.

Pihaknya berharap Kemenbud dapat menindaklanjuti hasil peninjauan melalui dukungan teknis, kajian ahli, pendampingan, dan percepatan program rehabilitasi terhadap situs-situs yang mengalami kerusakan.

"Kami tidak ingin bencana hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menghilangkan sejarah dan identitas daerah. Apa yang diwariskan para leluhur harus diselamatkan bersama," kata Bupati Sibral Malasyi.

Baca juga: Aceh punya potensi kuat hadirkan wisata sejarah dan edukasi bencana

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.