Perlawanan ditolak hakim, Silmy Karim: Saya sudah berikhtiar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim mengatakan sudah berikhtiar meski perlawanannya terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ditolak oleh Majelis Hakim

"Kami sudah mengupayakan setiap kesempatan yang telah diberikan. Berikhtiar itu kan adalah satu hal yang baik ya, masalah keputusan itu sudah kewenangan hakim," ucap Silmy saat ditemui seusai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Apa pun putusan sela yang dijatuhkan hakim, dirinya mengaku sudah siap sedari awal dan bersyukur proses persidangan berjalan lancar hingga agenda putusan sela.

Selanjutnya pada sidang pemeriksaan saksi, dia memohon doa dari seluruh masyarakat, saudara, maupun kerabat yang bersimpati terhadap masalah yang dihadapinya, agar ada keadilan untuknya serta untuk kebaikan semua pihak, khususnya bangsa dan negara.

Menurut dia, yang sudah dilakukan ia selama ini, dalam upaya menghindari pertemuan antara pemohon dan petugas Imigrasi melalui aplikasi Molina, serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk langsung mendaftar secara daring di mana pun mereka berada, baik di Indonesia maupun luar negeri, merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan di masa lalu.

"Digitalisasi Imigrasi adalah contoh sistem digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata dan tidak dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, serta melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya menyayangkan orang yang menginisiasi, mengeluarkan kebijakan, dan memastikan kebijakan tersebut berjalan, justru dikriminalisasi.

Ia berpendapat apabila dalam sistem itu masih ada kekurangan, maka merupakan suatu proses atau hal yang biasa.

"Ya banyak sekali versi-versi aplikasi seperti Microsoft atau apa pun lah itu, kan ada proses perbaikan-perbaikan begitu," ucap Silmy.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.

Dokumen dimaksud berupa Izin Tinggal Kunjungan (Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan termasuk perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Perbuatan Silmy dilakukan bersama-sama dengan mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

Selanjutnya, bersama dengan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Dari tindakan pemerasan, para terdakwa diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda, yakni Silmy Rp1,2 miliar; Saffar Rp500 juta; Jaya Rp6,53 miliar; Tessar Rp2,88 miliar; Bagus Rp4,25 miliar; Obin sebesar Rp50,97 miliar; serta Juniadi Rp16,31 miliar.

Sementara, gratifikasi yang diterima Silmy meliputi uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy Rp31,38 miliar.

Atas perbuatannya, eks Wamen Imipas itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.