Perhutani cek lokasi dugaan tambang ilegal di kawasan hutan Garut

Garut (ANTARA) - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut melakukan pengecekan dan penyisiran lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai upaya penindakan sesuai aturan berlaku.

"Pengecekan dilakukan oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut sebagai respons atas informasi dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan," kata Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, Handryatna melalui siaran tertulis yang diterima di Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, hasil pemeriksaan mengidentifikasi dua lokasi yang diduga pernah menjadi tempat aktivitas penambangan yakni di petak 131 Blok Kombongan berbatasan antara Desa Pakenjeng dengan Jatiwangi, dan lokasi di luar kawasan hutan tepatnya di wilayah Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan.

Petugas di lapangan, kata dia, menemukan bekas aktivitas penambangan berupa lubang galian beserta sejumlah sarana dan prasarana pendukung.

"Lokasi yang berada di kawasan hutan tersebut masuk dalam area Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)," katanya.

Ia mengatakan, kewenangan pengelolaan kawasan tersebut telah beralih dari Perhutani KPH Garut kepada pemegang surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan.

Peralihan kewenangan tersebut, lanjut dia, mengacu pada SK Kementerian Kehutanan Nomor 148 dan 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan KHDPK yang kemudian diperbarui melalui SK Kementerian Kehutanan Nomor 614 dan 615 Tahun 2026.

Baca juga: BKSDA sebar spanduk larangan penambangan ilegal di Gunung Guntur Garut

Baca juga: Kemenhut: Aktivitas tambang ilegal di TNGHS ancam DAS Jabar dan Banten

Ia menyebutkan, lokasi tersebut termasuk dalam area Perhutanan Sosial Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sanghyang Taraje seluas kurang lebih 768 hektare di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, berdasarkan SK Nomor 8782/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023.

"Setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan, baik di wilayah kelola Perhutani maupun areal KHDPK harus mengikuti ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan, aktivitas penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi ekologis hutan, serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, Perhutani KPH Garut terus berkoordinasi dengan Forkopimcam Pakenjeng dan Pamulihan, Cabang Dinas Kehutanan, pemegang SK persetujuan Menteri Kehutanan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

"Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan persoalan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak," katanya.

Ia menambahkan, Perhutani KPH Garut telah memasang papan larangan penambangan di lokasi tersebut sebagai langkah pencegahan dan peringatan.

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan maupun melanggar ketentuan hukum.

Baca juga: Dinas ESDM Jabar temukan 49 tambang type C ilegal di Cianjur

Baca juga: Dinas ESDM sebut 176 tambang ilegal ditemukan di Jabar

Baca juga: Dedi Mulyadi desak Satpol PP dan ESDM Jabar usut tambang ilegal Subang

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.