Penulis: Catatan keuangan bantu UMKM akses pembiayaan

Karena kalau dia tidak bisa menyajikan laporan keuangan, bagaimana pihak kreditur itu tahu bahwa dia memang butuh kredit?

Jakarta (ANTARA) - Penulis buku Analisis Kelayakan Penjaminan Kredit UMKM: Teori, Rekonstruksi Laporan Keuangan, dan Keputusan Penjaminan Nina Kurnia Dewi menilai pencatatan penjualan dan biaya usaha dapat membantu pelaku usaha menunjukkan kondisi keuangannya ketika mengajukan pembiayaan formal.

Ia mengatakan banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki usaha yang berjalan, tetapi belum terbiasa mencatat transaksi sehingga kesulitan menunjukkan omzet, biaya produksi, dan keuntungan kepada lembaga keuangan.

"Karena kalau dia tidak bisa menyajikan laporan keuangan, bagaimana pihak kreditur itu tahu bahwa dia memang butuh kredit?" kata Nina kepada ANTARA seusai kegiatan bedah bukunya di kantor PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, keterbatasan sumber daya manusia membuat sebagian UMKM lebih berfokus pada kegiatan usaha sehari-hari daripada menyusun catatan keuangan. Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk membantu lembaga keuangan memahami kondisi bisnis calon debitur.

Nina yang sebelumnya telah berkarier sebagai analis penjaminan kredit di Jamkrindo pada 1996 dan pernah menjabat Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen itu menjelaskan pencatatan dapat dimulai dari nilai penjualan dan harga pokok produksi (HPP).

Ia mencontohkan usaha kue yang menjual 100 toples dengan harga Rp50.000 per toples akan memperoleh omzet Rp5 juta. Namun, omzet tersebut belum menunjukkan keuntungan sebelum biaya bahan baku, tenaga kerja, dan pengeluaran lainnya diperhitungkan.

Melalui perhitungan tersebut, pelaku usaha dapat mengetahui laba kotor dan laba bersih sehingga memiliki gambaran lebih jelas mengenai hasil usahanya, bukan hanya berdasarkan jumlah uang yang diterima setiap hari.

Selain mencatat transaksi, Nina mengingatkan pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha karena penggunaan dana bisnis untuk kebutuhan keluarga tanpa pencatatan dapat mengaburkan kondisi keuangan sebenarnya.

"Naik turun, kadang untungnya gede, kadang enggak, karena nyampur," ujarnya.

Untuk mengatasinya, ia menyarankan pemilik UMKM menetapkan penghasilan pribadi dari keuangan usahanya dan mencatat setiap pengambilan uang agar kondisi keuangan bisnis lebih mudah dipantau.

Nina menambahkan pemanfaatan aplikasi digital dapat membantu pelaku UMKM membangun kebiasaan mencatat tanpa harus langsung menyusun laporan keuangan yang rumit.

"Dengan mencatat keuangannya lewat aplikasi, paling tidak kas dia te-record," ucap dia.

Menurut dia, catatan penjualan harian maupun mutasi rekening dapat menjadi informasi awal untuk memahami perputaran usaha. Namun, data tersebut tetap perlu dilengkapi dengan informasi biaya, keuntungan, dan aset agar kondisi keuangan tergambar lebih utuh.

Nina juga mengingatkan bahwa tidak tersedianya laporan keuangan formal tidak semestinya langsung menutup kesempatan UMKM memperoleh penjaminan karena informasi usahanya masih dapat ditelusuri dan dinilai.

"(Apabila) enggak ada catatan laporan keuangannya, enggak bisa langsung ditolak loh ya permohonan penjaminannya," katanya.

Nina, yang juga pernah menjabat Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Perum LKBN ANTARA pada 2018–2023 serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pada 2023–2026, menilai peningkatan literasi keuangan penting untuk memperkuat kesiapan UMKM mengakses pembiayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) untuk membantu UMKM mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, aplikasi tersebut telah membantu 63.396 UMKM.

Berdasarkan data BI pada Agustus 2026, sebanyak 44,86 juta pedagang telah menerima pembayaran melalui QRIS hingga Juni 2026, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Riwayat transaksi digital dapat menjadi salah satu informasi pendukung pencatatan usaha.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat indeks literasi keuangan masyarakat sebesar 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen.

OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, yang antara lain mengatur penyederhanaan persyaratan, kemudahan penilaian kelayakan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan literasi keuangan.

Nina berharap kebiasaan mencatat keuangan dapat membantu UMKM menyajikan informasi usaha secara lebih jelas sehingga lembaga keuangan memiliki dasar yang lebih memadai untuk mempertimbangkan permohonan pembiayaan.

Baca juga: OJK ajak ICMI memperluas inklusi dan literasi keuangan syariah

Baca juga: OJK perkuat literasi keuangan syariah lewat Pelita Syariah

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.