Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, penguatan BRAN perlu dilakukan dengan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.

"BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh," kata Dedi dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dedi menegaskan bahwa persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan.

Kondisi tersebut kata dia, membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.

"Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," ujarnya.

Untuk itu, Kepala BRAN meminta dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Baca juga: BRAN sebut penyelesaian konflik agraria harus perhatikan fungsi hutan

Baca juga: Komnas HAM: BRAN jadi harapan penyelesaian konflik agraria

Pertemuan tersebut kata Dedi, membahas penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN agar lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.

Dedi menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional, terutama dalam menjawab meningkatnya kebutuhan tanah untuk pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi.

"Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat," katanya.

Dedi menambahkan bahwa BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga guna membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20–30 kementerian/lembaga terkait.

Menurut Dedi, sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: UU Reforma Agraria untuk urai kebuntuan hukum penyelesaian konflik

Baca juga: RUU Reforma Agraria dinilai jadi kado untuk penyelesaian konflik

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Khaerul Izan

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira