Pengamat: Gunakan rasionalitas dari jebakan propaganda ekstremis

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Keamanan dan Terorisme Muhamad Syauqillah mengimbau masyarakat tetap menggunakan rasionalitas, mengedepankan persatuan, dan perdamaian dalam mengekspresikan pandangan politik guna menghadapi kelompok ekstremis menyebarkan propaganda seara masif.

Syauqillah, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyoroti bagaimana kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.

Isu-isu luar negeri, menurutnya, sengaja diimpor untuk mereproduksi narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan mengapitalisasi gerakan ekstrem.

"Propaganda seperti itu sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya," ujarnya.

Lebih lanjut, Syauqillah membedah bahwa taktik itu bukanlah fenomena baru, namun polanya kerap berulang. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kuat terhadap isu Timur Tengah karena kedekatan kultural dan kuatnya relasi keagamaan.

Baca juga: Menkum buka opsi revisi Undang-Undang atur soal terorisme ekologi

Hal tersebut yang menjadikan isu geopolitik di Timur Tengah menjadi komoditas informasi yang sangat mudah dieksploitasi.

"Mereka memanfaatkan isu itu karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan pola itu menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dinamika politik internal negara lain, jangan sampai dimanfaatkan untuk menciptakan situasi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai langkah mitigasi di tingkat kebijakan strategis, Syauqillah merumuskan beberapa pendekatan utama. Pertama, pemerintah perlu menegaskan posisi Indonesia secara jelas terhadap dinamika geopolitik tersebut. Posisi itu akan menegaskan pandangan politik pemerintah, dan edukasi kepada masyarakat terkait dinamika yang terjadi.

Kedua, persoalan di luar negeri tidak boleh membuat energi publik di Indonesia habis hanya karena mencermati perkembangannya. Ketiga, perlunya kemampuan komunikasi publik yang tertata baik oleh pemerintah dalam merespon keresahan publik.

Baca juga: Prabowo: Membakar lahan sebabkan karhutla adalah terorisme lingkungan

"Publik harus diberi pemahaman agar tidak terjebak mengimpor isu dari luar yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan gesekan sosial politik di Indonesia," kata Syauqillah.

Sementara itu, dalam konteks literasi di akar rumput, ia mengingatkan bahwa narasi pencegahan harus dirancang dengan sangat hati-hati dan elegan.

Menurutnya, sentimen keagamaan dan geopolitik di tengah masyarakat sangat rawan dimanipulasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat. Apalagi, banyak situasi ketidakpuasan publik terhadap manajemen pemerintah yang rentan dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Kita harus menegaskan bahwa konflik di luar jangan sampai berimbas ke Indonesia," ucapnya.

Syauqillah mengatakan bahwa kekecewaan atas dinamika politik yang terjadi adalah hak pribadi, namun hal tersebut tidak semestinya menjadi dalih untuk memicu kekerasan, disintegrasi, apalagi wacana pengubahan sistem negara.

Baca juga: BNPT: Perubahan pola pendanaan terorisme tuntut kewaspadaan semua

Jika tidak sepakat, sebut dia, sampaikan melalui jalur demokratis seperti melalui partai politik, DPR atau lewat tulisan, tanpa kekerasan, penghinaan maupun provokasi.

"Tetapi ketika anda mengintrodusir kekerasan, ketidakdamaian, perpecahan hingga wacana penggantian sistem dengan khilafah, itu yang tidak kita inginkan," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.