Penerapan Pergub zona bebas air tanah dinilai belum optimal

Jakarta (ANTARA) - Presidium Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M) menilai penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah belum berjalan optimal dalam mengendalikan penggunaan air tanah di Jakarta.

"Kalau kita melihat daratan di pesisir utara Jakarta dengan wilayah daratan maka sesungguhnya alarm bahaya itu sudah berbunyi. Sebab, tinggi muka air laut sudah lebih tinggi dari daratan," kata Presidium P2M Rio A Putra di Jakarta, Selasa.

Rio mengatakan, penggunaan air tanah secara berlebihan berkontribusi terhadap penurunan muka tanah (land subsidence), sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih efektif.

Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan agar berupaya secara signifikan untuk mencegah penggunaan air tanah.

Dalam diskusi mengenai implementasi Pergub tersebut di Sekretariat Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nelson mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan alternatif air bersih sebelum membatasi penggunaan air tanah secara lebih luas.

Dia menyebutkan rancangan pergub baru saat ini masih dalam proses harmonisasi bersama Biro Hukum.

Dalam rancangan tersebut, pengaturan tidak lagi menggunakan pembagian zona, melainkan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah yang telah terjangkau jaringan perpipaan PAM JAYA.

"Pengaturannya dibuat secara bertahap, misalnya tahun ini area mana dan tahun berikutnya area mana," kata Nelson.

Menurut Nelson, penerapan kebijakan tersebut berkaitan erat dengan komitmen PAM Jaya dalam memperluas jaringan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Ia menegaskan, pengendalian penggunaan air tanah juga memerlukan regulasi yang jelas, termasuk mekanisme penghargaan dan sanksi yang kewenangannya saat ini berada di Kementerian ESDM.

Di sisi lain, Senior Manager Customer Communication PAM JAYA Gatra Vaganza mengatakan pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar beralih menggunakan air perpipaan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air tanah menggunakan fasilitas laboratorium bergerak (mobile laboratory), sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi air tanah yang selama ini digunakan.

"Untuk wilayah yang dianggap kualitas air tanahnya masih baik, kita perlu melakukan sosialisasi dari sisi kesehatan. Melalui penggunaan mobile lab, masyarakat juga bisa mengecek bagaimana kualitas air tanahnya," kata Gatra.

Dia mengatakan peralihan pelanggan korporasi, seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, juga membutuhkan perluasan jaringan perpipaan serta peningkatan kapasitas produksi air bersih.

"Harapannya, dari hulu sampai hilir memang harus kita penuhi dulu. Dari hulunya melalui penambahan kapasitas produksi dan penambahan jaringan pipa. Ini yang nantinya membuat kami meyakini pelanggan korporat juga mau berpindah," ujarnya.

Baca juga: Cakupan PAM Jaya sudah 80 persen, zona bebas air tanah perlu diperluas

Baca juga: Pergub zona bebas air tanah perlu segera ditegakkan

Baca juga: Larangan ambil air tanah belum berlaku di permukiman

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.