Pemprov Papua Tengah susun peta jalan sanitasi berbasis data

peta jalan sanitasi harus mampu mengintegrasikan penyediaan akses sanitasi yang aman dengan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyusun peta jalan sanitasi berbasis data untuk memetakan kebutuhan, mengidentifikasi kendala, dan menentukan prioritas pembangunan sanitasi di delapan kabupaten agar program yang dirancang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Rabu mengatakan, perencanaan sanitasi harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan agar kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sanitasi bukanlah sekadar urusan pembangunan sarana dan prasarana fisik belaka. Lebih dari itu, sanitasi merupakan pilar penting dalam pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat,” kata Meki dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.

Ia menjelaskan, sanitasi yang layak dan aman berkaitan erat dengan upaya menurunkan angka stunting, mencegah penyakit menular, serta melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Melalui FGD tersebut, pemerintah mulai mengidentifikasi kondisi dan capaian sanitasi, berbagai kendala di lapangan, serta kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan klaster wilayah. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.

Ia menjelaskan, peta jalan sanitasi harus mampu mengintegrasikan penyediaan akses sanitasi yang aman dengan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dengan demikian, pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Menurutnya, penyusunan dan pelaksanaan peta jalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan.

Ia meminta peserta FGD menyampaikan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan sanitasi di tingkat kabupaten juga perlu diselaraskan dengan kebijakan provinsi agar program berjalan terpadu dan saling mendukung.

Selain itu, dokumen yang dihasilkan harus aplikatif, tepat sasaran, dan menyesuaikan kearifan lokal masyarakat Papua Tengah sehingga dapat diterapkan secara realistis dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Ia menambahkan, penyusunan peta jalan sanitasi harus selaras dengan prioritas pembangunan kesehatan di Papua Tengah, termasuk pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan program Posyandu, dan Pro-Sehat.

Keterpaduan tersebut diharapkan membuat pembangunan sanitasi berjalan beriringan dengan intervensi kesehatan lainnya, sehingga perlindungan kesehatan masyarakat di delapan kabupaten dapat ditingkatkan.

Baca juga: Pemerintah tunjuk PT Antam kelola tambang di Nabire

Baca juga: YPMAK dorong pemuda lokal kembangkan potensi ekonomi di kampung

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.