Pemprov NTB kejar sertifikasi halal dan NKV pada 29 rumah potong hewan

Sesuai Permentan Nomor 34 Tahun 2025 seluruh rumah potong hewan wajib memiliki NKV sebagai jaminan keamanan dan kelayakan produk

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengejar pemenuhan sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada 29 rumah potong hewan yang belum memenuhi kedua standar tersebut.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi mengatakan dari total 40 rumah potong hewan di NTB baru ada 11 rumah potong hewan yang memiliki sertifikasi halal dan NKV.

"Sesuai Permentan Nomor 34 Tahun 2025 seluruh rumah potong hewan wajib memiliki NKV sebagai jaminan keamanan dan kelayakan produk," ujarnya di Mataram, Sabtu.

Riady memaparkan dari total 40 rumah potong hewan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 32 unit merupakan RPH ruminansia milik pemerintah daerah, enam unit RPH unggas yang terdiri atas satu milik pemerintah daerah dan lima milik swasta, serta dua unit RPH babi yang masing-masing dimiliki pemerintah daerah dan swasta.

Adapun rumah potong hewan yang telah memiliki sertifikasi NKV dan halal terdiri atas enam RPH ruminansia milik pemerintah daerah, satu RPH unggas milik pemerintah daerah, serta empat RPH unggas milik swasta.

Baca juga: Bank NTB Syariah kembangkan usaha peternakan ayam petelur

Baca juga: Budidaya sapi eksotik jadi primadona baru peternak NTB

Pemerintah NTB mencatat upaya pemenuhan sertifikasi halal dan NKV masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan fasilitas fisik higienis, belum optimalnya pemisahan area bersih dan kotor, serta belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia mulai dari dokter hewan penyelia, petugas kesehatan masyarakat veteriner, dan juru sembelih halal bersertifikat kompetensi turut menjadi hambatan.

Persoalan lainnya meliputi kelengkapan legalitas perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk renovasi dan pemeliharaan RPH, serta belum jelasnya status pengelolaan sejumlah fasilitas rumah potong hewan.

Riady berharap pemerintah kabupaten/kota memperoleh dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pertanian untuk renovasi rumah potong hewan dan rumah potong hewan unggas agar bisa mendapatkan sertifikat NKV serta sertifikat halal.

Baca juga: NTB-ID Food bangun industri ayam terintegrasi di Sumbawa

Baca juga: Pemprov: 500 sapi Australia batal masuk NTB karena risiko penyakit LSD

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.