Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani serta pelaku usaha lokal, sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi komoditas tersebut.
"Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan kratom merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di daerah itu.
Krisantus menyebutkan luas lahan kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah.
Bahkan, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang di Kota Pontianak. Sementara ketidakjelasan aturan juga berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Thailand.
Menurut Krisantus, kondisi tersebut perlu ditangani melalui kebijakan yang jelas serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi ekonomi kratom dapat memberikan manfaat lebih besar bagi petani dan daerah.
"Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ujarnya.
Ia menegaskan regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, dan perlindungan harga bagi petani serta pengusaha lokal. Pengaturan tersebut juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.
Selain melindungi petani, penataan tata kelola kratom dinilai berkaitan dengan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pengelolaan komoditas tersebut perlu dilakukan secara terarah.
Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius dan sejumlah anggota DPRD serta Kepala Bapperida Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom.
FGD tersebut merupakan bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Kratom dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan BRIN.
Krisantus berharap penyusunan regulasi melibatkan petani, pengusaha lokal, dan para ahli agar kebijakan yang dihasilkan tidak justru mempersulit petani kecil.
"Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," katanya.
Baca juga: Kejari Semarang dan Bea Cukai musnahkan 90,2 ton kratom ilegal
Baca juga: Cegah penyalahgunaan, Polri-BPOM bahas penyusunan regulasi kratom
Baca juga: Luhut: Hilirisasi kratom dan kemenyan ditargetkan Maret 2027
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rendra Oxtora
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira