Pemprov Aceh mulai siapkan SOP penyimpanan minyak nilam dalam SRG

Berkat dukungan semua pihak, SK Menteri Perdagangan terkait resi gudang nilam sudah keluar. Selanjutnya kita menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaannya

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh mulai menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan minyak nilam menyusul ditetapkannya minyak nilam sebagai salah satu komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) oleh Kementerian Perdagangan.

"Berkat dukungan semua pihak, SK Menteri Perdagangan terkait resi gudang nilam sudah keluar. Selanjutnya kita menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaannya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T Adi Darma, di Banda Aceh, Rabu.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan minyak nilam (patchouli oil) sebagai salah satu komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang. Aturan ini diteken Menteri Perdagangan Budi Santoso, di Jakarta pada 26 Oktober 2026.

Darma mengatakan, terbitnya keputusan Menteri Perdagangan tersebut merupakan hasil dukungan dan kerja sama berbagai pihak yang selama ini mendorong minyak nilam masuk dalam sistem resi gudang nasional.

Ia menjelaskan, salah satu tahapan yang kini dipersiapkan adalah penyusunan SOP penyimpanan minyak nilam guna memastikan kualitas komoditas tersebut tetap terjaga hingga diterbitkan resi gudang.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Aceh juga menindaklanjuti kebijakan SRG ini dengan mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk standar mutu hingga tata cara penyimpanan minyak nilam.

Darma menilai, standardisasi mutu menjadi hal penting dalam penerapan SRG. Sebab, kualitas minyak nilam yang disimpan harus dapat dipertanggungjawabkan agar memenuhi persyaratan komoditas dan diterima dalam sistem tersebut.

Aspek mutu, lanjut dia, juga berkaitan dengan pembiayaan perbankan. Resi gudang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan, sehingga kualitas barang yang menjadi dasar penerbitan resi harus terjamin.

"Kalau minyaknya tidak memenuhi standar, bagaimana bank bisa menjadikannya sebagai jaminan? Minimal harus memenuhi standar SNI dan ISO. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas minyak nilam yang disimpan bisa terjamin," ujarnya.

Darma berharap, penerapan SRG ini dapat memberikan manfaat langsung bagi petani nilam, terutama dalam meningkatkan posisi tawar dan memberikan pilihan untuk tidak langsung menjual hasil produksi ketika harga pasar sedang rendah.

Pemerintah Aceh, juga berkomitmen mendorong hilirisasi minyak nilam agar komoditas unggulan tersebut tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan baku, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan.

Terkait pelaksanaan program, Pemerintah Aceh menargetkan peluncuran SRG minyak nilam dapat dilakukan pada tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.

Darma menambahkan, setelah sistem resi gudang berjalan, dukungan Kementerian Perindustrian juga diperlukan untuk memperkuat pengembangan industri hilir minyak nilam di Aceh.

"Dengan persiapan standar mutu, sistem penyimpanan, serta dukungan pembiayaan dan industri pengolahan, penerapan SRG diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata niaga nilam sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh," kata T Adi Darma.

Baca juga: Pemprov Aceh percepat hilirisasi sambut penetapan nilam masuk SRG

Baca juga: Harga minyak nilam di Aceh Jaya naik jadi Rp1,8 juta per kilogram

Baca juga: ARC USK: SRG jadi inovasi tata niaga bagi industri nilam nasional

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.