Pemkot Padang prioritaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir

Upaya pengendalian banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menekan risiko luapan air, terutama di kawasan rawan bencana. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak banjir serta memberikan perlind

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat, memprioritaskan pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir, seperti sabo dam, cek dam, dan waduk untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di daerah itu.

"Upaya pengendalian banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menekan risiko luapan air, terutama di kawasan rawan bencana. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak banjir serta memberikan perlindungan bagi masyarakat," kata Wali Kota Padang Fadly Amran di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi tahun 2026/2027 di Lapangan Imam Bonjol Padang.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan melalui dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagai upaya mengantisipasi dampak peningkatan curah hujan.

"Alhamdulillah, pemerintah pusat telah memberikan bantuan untuk pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam. Kami juga sedang menggiatkan pembebasan lahan sekitar 20 hektare untuk pembangunan waduk sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan sabo dam diprioritaskan pada dua daerah aliran sungai (DAS), yakni Kuranji dan Lubuk Minturun. Selain itu, terdapat penambahan pembangunan sabo dam di aliran Sungai Guo.

Ia mengungkapkan, penambahan infrastruktur di Sungai Guo dilakukan setelah bencana pada Agustus lalu berdampak terhadap kawasan Aia Pacah dan Tunggul Hitam.

Menurut dia, keberadaan sabo dam tersebut diharapkan dapat mengurangi debit air yang mengalir menuju kawasan permukiman sehingga risiko banjir dapat ditekan.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan dengan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selain itu, Pemkot Padang juga mengalokasikan sebagian dana transfer daerah (TKD) untuk pengadaan sarana penanganan banjir.

Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Baca juga: Pemkot Padang usulkan program prioritas perikanan ke KKP

Baca juga: Pemkot Padang-BWS keruk sungai banjir kanal cegah banjir

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.