Pemkab Sumedang tingkatkan pengawasan MBG lewat platform digital

Setiap hari harus dilaporkan oleh SPPG, fotonya, nilai gizi atau kalorinya, bahan-bahannya seperti apa. Di sekolah pun fotonya disampaikan melalui platform tersebut

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, meningkatkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui platform digital yang mengintegrasikan laporan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Kamis, mengatakan platform tersebut digunakan untuk menghimpun laporan harian SPPG, mulai dari menu, foto makanan, bahan baku, hingga informasi kandungan gizi dan kalori, untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program.

"Setiap hari harus dilaporkan oleh SPPG, fotonya, nilai gizi atau kalorinya, bahan-bahannya seperti apa. Di sekolah pun fotonya disampaikan melalui platform tersebut," katanya.

Di Kabupaten Sumedang, program tersebut telah menjangkau sekitar 312 ribu penerima manfaat melalui 109 SPPG aktif, sehingga pemerintah daerah memerlukan sistem pemantauan untuk mengawasi proses penyediaan hingga pendistribusian makanan.

Baca juga: Kemenkes: Pengawasan ruitn ke SPPG cegah risiko kejadian luar biasa

Melalui platform tersebut, pihaknya dapat membandingkan laporan makanan yang diproduksi dapur dengan dokumentasi makanan yang diterima sekolah sebagai bagian dari pengawasan rantai distribusi program.

"Memastikan hulunya kan dapur, hilirnya adalah sekolah. Sama enggak antara yang dibuat di dapur dengan yang didistribusikan di sekolah?," ucap Dony.

Dokumentasi di sekolah dilakukan saat makanan masih utuh sebelum dikonsumsi siswa, agar kondisi makanan yang diterima dapat dicocokkan dengan laporan produksi dari masing-masing SPPG.

Baca juga: BGN ajak pemerintah daerah awasi operasional SPPG

Pemkab Sumedang juga berencana mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu menganalisis kesesuaian kandungan gizi dan kalori makanan dengan standar yang ditetapkan.

Secara nasional Badan Gizi Nasional mencatat Program MBG telah menjangkau 57,49 juta penerima manfaat melalui 26.385 SPPG yang beroperasi per 20 Oktober 2026. Sementara itu hingga 30 September 2026 sebanyak 1.276 SPPG dilaporkan ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dengan dukungan platform digital dan rencana pemanfaatan AI, Pemkab Sumedang berupaya meningkatkan keterlacakan data serta memastikan proses penyediaan dan distribusi makanan bagi ratusan ribu penerima manfaat dapat diawasi secara lebih terukur.

Baca juga: Ahli: Pengawasan SPPG yang berlapis upaya perbaikan MBG berkelanjutan

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.