Pemkab Sleman matangkan kelengkapan legalitas lahan sekolah rakyat

kedua lokasi tersebut sebelumnya terkendala aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mematangkan kelengkapan administrasi dan legalitas lahan untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terpadu bantuan dari pemerintah pusat.

​"Prosesnya masih jalan dan terus kita usahakan, walaupun persyaratannya cukup rumit dan berat karena harus clear and clean. Kami koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sosial, hingga Kantor Presiden," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Wawan Widiantoro di Sleman, Selasa.

​Ia menjelaskan pembangunan sekolah berasrama (boarding school) tersebut direncanakan dibangun di dua lokasi, yakni untuk jenjang kabupaten di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, serta untuk jenjang provinsi di Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan.

​Untuk lokasi di Seyegan, Pemkab Sleman menyiapkan lahan sekitar 5,1 hektare. Sementara lokasi di Moyudan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare.

​Menurut Wawan, kedua lokasi tersebut sebelumnya terkendala aturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Namun, koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru/BPTR) untuk proses pelepasan status lahan serta penerbitan izin gubernur.

​"Khusus lahan di Moyudan sudah disiapkan lahan pengganti. Sementara di Seyegan masih proses pengurusan administrasi karena di atasnya terdapat area perkebunan dan satu bangunan kantor BUMDes," ungkap Wawan.

​Sekolah Rakyat terpadu tersebut nantinya mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dengan konsep berasrama. Setiap lokasi sekolah dirancang memiliki daya tampung hingga sekitar 2.000 siswa.

​Mengenai sasaran peserta didik, Wawan menegaskan sekolah itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, pada data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

​"Kapasitasnya disiapkan untuk 2.000 siswa. Untuk cakupan siswa tingkat provinsi meliputi seluruh wilayah DIY, sedangkan tingkat kabupaten difokuskan bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Sleman," ujarnya.

​Ia menambahkan seluruh pembiayaan pembangunan fisik hingga perencanaan desain bangunan bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemerintah pusat.

​"Pembangunan fisik baru akan dimulai setelah seluruh proses legalitas dan pengurusan berkas administrasi lahan selesai secara menyeluruh," pungkas Wawan.

Baca juga: Kemensos rekrut belasan ribu SDM penuhi kebutuhan Sekolah Rakyat

Baca juga: Kemensos rehabilitasi 1.000 calon siswa Sekolah Rakyat

Pewarta: Sutarmi
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.