Pemkab Pasaman Barat minta perusahaan kelapa sawit urus HGU

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan meminta perusahaan kelapa sawit di daerah itu segera mengurus izin Hak Guna Usahanya (HGU) sesuai aturan yang berlaku.

"Dari catatan kami ad beberapa perusahaan telah habis masa HGU-nya dan lima perusahaan akan habis pada 2027 nanti," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat Afrizal di Simpang Empat, Rabu.

Menurutnya HGU perusahaan yang telah berakhir itu adalah PT PANP seluas 840,65 hektare dan PTP IV Ophir seluas 3.400 hektare.

"Kami dapat informasi perusahaan yang HGU berakhir sedang proses pengurusan ke provinsi sampai ke pusat," katanya.

Baca juga: Pakar: Penertiban kawasan hutan perlu selaras kepastian hukum HGU

Kemudian lima perusahaan yang HGU berakhir pada 2027 adalah PT GMP, PT LIN, PT Agrowiratama, PT BPP dan PT Anam Koto dengan total luas lahan mencapai 24.089 hektare.

"Tentu kita berharap perusahaan yang telah berakhir HGU dan akan habis pada 2027 segera mempercepat pengurusan izinnya kembali," ujar dia.

Dia mengatakan dalam pengurusan HGU perusahaan langsung ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemkab Pasaman Barat hanya fasilitator.

Pihaknya mengharapkan pihak perusahaan agar benar-benar mengurusnya dengan tuntas sehingga HGU dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.