Jika nantinya seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, besaran gaji tertinggi berdasarkan golongan tersebut mencapai Rp3.444.200 per bulan
Pemkab Natuna Gelontorkan Rp3, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar per bulan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya, dikonfirmasi di Natuna, Selasa, mengatakan, saat ini terdapat 2.178 orang PPPK Paruh Waktu yang terdiri atas tenaga guru, kesehatan, dan teknis.
"Awalnya jumlah PPPK Paruh Waktu sekitar 2.250 orang. Namun, seiring berjalan waktu, jumlah tersebut berkurang sebanyak 72 orang karena ada yang mengundurkan diri, berhenti, maupun memasuki usia purna tugas," ucapnya.
Menurut dia, pemerintah pusat telah memberikan arahan terkait peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Ia menjelaskan, Pemkab Natuna melalui instansi terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai serta menghitung kemampuan anggaran daerah apabila terjadi perubahan status kepegawaian.
"Untuk kebutuhan anggaran apabila status mereka berubah menjadi PPPK Penuh Waktu, sudah dihitung TAPD. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam pembahasan," katanya.
Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji PPPK Penuh Waktu disesuaikan dengan golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 10. Gaji terendah pada golongan 1 sebesar Rp1.938.500, sedangkan gaji tertinggi pada golongan 10 mencapai Rp3.444.200 per bulan.
Sementara itu, besaran gaji PPPK Paruh Waktu saat ini menyesuaikan dengan penghasilan yang diterima ketika masih berstatus tenaga non-ASN. Gaji yang diterima bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp7 juta per bulan tertinggi.
"Jika nantinya seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, besaran gaji tertinggi berdasarkan golongan tersebut mencapai Rp3.444.200 per bulan," ucapnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Natuna sudah mendapatkan arahan untuk perubahan status kepegawaian khusus guru. Menurut dia, dalam waktu dekat BKPSDM Natuna dan Dinas Pendidikan Natuna akan ke pusat untuk membahas kebutuhan guru di wilayah itu. Sementara untuk formasi lainnya, BKPSDM masih menunggu arahan lanjutan dan diharapkan segera.
"Pemkab Natuna bersama beberapa daerah di Sumatera, diundang ke Jakarta untuk merumuskan kebijakan paruh waktu guru ke penuh waktu," katanya.
Baca juga: Pemkab Natuna: pengalihan guru PPPK ke pusat perkuat keuangan daerah
Baca juga: OJK Kepri dan Pemkab Natuna perluas literasi keuangan di perbatasan
Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Muhamad Nurman
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira