Pemkab Lombok Timur siapkan Rp4 miliar pengadaan mobil listrik

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran Rp4,32 miliar untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas di 2026 bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

"Dari anggaran Rp4,32 miliar itu, sebanyak 12 OPD direncanakan dapat kendaraan dinas mobil listrik," kata Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Lombok Timur Lalu Moh Azmi di Lombok Timur, Selasa.

Ia mengatakan sosialisasi pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas kepala OPD tersebut telah dilakukan dan sejumlah pejabat eselon II juga telah mengikuti uji coba kendaraan atau test drive.
‎
OPD yang akan menerima kendaraan listrik tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang dinilai memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
‎
‎"Untuk jumlahnya sekitar 12 unit dan pengadaan akan dilakukan setelah pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah itu baru kami laksanakan," ujarnya.

"‎Dengan alokasi anggaran sekitar Rp360 juta per unit, total kebutuhan dana untuk pengadaan 12 mobil listrik tersebut mencapai Rp4,32 miliar," katanya.
‎
Terkait merek kendaraan, pemerintah daerah masih mempertimbangkan sejumlah produsen mobil listrik. Ia menyebut merek BYD dan Aion sebagai pilihan yang sedang dipertimbangkan.

"Namun, keputusan akhir akan bergantung pada ketersediaan stok kendaraan di pasaran," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Banten evaluasi biaya rawat kendaraan dinas sebelum beli EV

Baca juga: Bupati Kudus dukung mobil listrik untuk kendaraan dinas

Ia mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik membuat pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ketersediaan unit sebelum menentukan merek yang akan dibeli.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan fasilitas pendukung pengisian daya. PT PLN akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), termasuk dua titik di lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur.
‎
Selain itu, setiap OPD yang menerima mobil listrik nantinya akan dilengkapi perangkat pengisi daya atau power charger untuk menunjang operasional kendaraan.

‎Azmi menjelaskan, pengadaan mobil listrik tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran tiga kementerian. Karena itu, pemerintah daerah menyatakan perlu melaksanakan kebijakan pengadaan kendaraan listrik tersebut.
‎
"Realisasi pengadaan masih menunggu pengesahan DPA. Setelah dokumen anggaran disahkan, proses pengadaan baru akan dilaksanakan," katanya.

Baca juga: Anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon I ditetapkan Rp931 Juta

Baca juga: Pemkot Surabaya anggarkan Rp6 miliar ganti ke kendaraan dinas listrik

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.