Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin, yaitu advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan tetap dipertahankan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengusulkan penataan kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin, termasuk tidak mempertahankan kewenangan yang melekat pada badan publik.
Usulan tersebut menjadi salah satu poin dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah yang diserahkan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani selaku koordinator penyusunan DIM, mengatakan pemerintah mengusulkan perubahan judul bab yang semula mengatur fungsi, tugas dan wewenang Kadin menjadi fungsi dan kegiatan.
“Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin, yaitu advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan tetap dipertahankan,” kata Budi.
Pemerintah juga mengusulkan agar pelaksanaan fungsi Kadin diselaraskan dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Budi memaparkan dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal (SKA), kewenangan penerbitan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, sementara Kadin berperan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.
Baca juga: Pemerintah usulkan enam poin penguatan Kadin dalam RUU
Baca juga: RUU Kadin atur pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis
“Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin,” kata Budi.
Terkait diplomasi ekonomi, pemerintah mengusulkan agar pelaksanaannya dilakukan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler RI serta diperkuat melalui kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.
Selain penataan kewenangan, pemerintah mengusulkan penyederhanaan rancangan undang-undang menjadi delapan bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, sebanyak 184 butir diusulkan untuk dihapus.
“Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin,” kata Budi.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan RUU inisiatif DPR tersebut mengatur kedudukan Kadin sebagai wadah bagi pelaku usaha, organisasi pelaku usaha, dan organisasi perusahaan di bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian.
Kadin juga ditempatkan sebagai organisasi independen yang menjalankan fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan secara mandiri dan profesional.
RUU yang diinisiasi DPR itu terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. Komisi VI DPR menargetkan pembahasan bersama pemerintah dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Baca juga: RUU Kadin atur penguatan kemitraan usaha besar dengan UMKM
Baca juga: Kadin: RUU Kadin untuk tingkatkan kapasitas UMKM Indonesia
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Shofi Ayudiana
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira