Pemerintah tetapkan alokasi pupuk subsidi 9,85 juta ton pada 2027

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 mencapai 9,85 juta ton guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dan petambak sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pembahasan panjang bersama kementerian terkait sehingga rapat hanya memutuskan besaran alokasi pupuk untuk kebutuhan tahun depan.

"Rapatnya hanya sebentar karena kita sudah bicarakan panjang, sudah dibahas lama. Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027 sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton dan untuk perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85," kata Zulhas di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pembahasan terkait penetapan volume, kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Baca juga: Pupuk Kujang dan Angola jajaki kerja sama di sektor pertanian

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, jajaran direksi PT Pupuk Indonesia hingga tamu undangan lainnya.

Zulhas menjelaskan pemerintah belum menetapkan harga pupuk subsidi tahun 2027 karena masih menyesuaikan perkembangan kondisi global yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga bahan baku pupuk.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan kabar menggembirakan karena harga pupuk berhasil ditekan sekitar 20 persen melalui perubahan mekanisme pengadaan yang diinisiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurut dia, sebelumnya skema pengadaan menggunakan sistem cost plus sehingga semakin tinggi biaya operasional, pengelola tetap memperoleh keuntungan sekitar 10 persen dari total biaya tersebut.

Baca juga: Pusri salurkan 94 persen alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel

Skema tersebut kemudian diubah menjadi mark to market sehingga proses pengadaan menjadi lebih efisien, pengeluaran dapat ditekan, dan anggaran pupuk negara dimanfaatkan secara lebih optimal.

Efisiensi anggaran hasil perubahan sistem tersebut bahkan memungkinkan pembangunan pabrik pupuk baru yang dijadwalkan mulai beroperasi di wilayah Sumatera Selatan pada Januari tahun depan.

Zulkifli berharap alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,85 juta ton disertai efisiensi pengadaan mampu memperkuat produktivitas pertanian dan sektor pertambakan nasional serta mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan sebagaimana dicanangkan pemerintah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.