Pemerintah tekankan tiga prioritas untuk tekan deforestasi pada COP31

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menekankan tiga prioritas dalam upaya menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2030, yakni perlindungan hutan, penguatan ekonomi kehutanan berkelanjutan, dan peningkatan peran masyarakat.

Ketiga prioritas tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam acara Konferensi Iklim PBB 2030 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11).

"Prioritas pertama adalah perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Upaya tersebut mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan," kata Haruni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam peluncuran peta jalan untuk menghentikan serta membalikkan deforestasi dan degradasi Hutan (Presidency Roadmap on Enhancing Efforts towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030 ), Indonesia juga memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, dan respons cepat, terutama di wilayah rawan kebakaran dan ekosistem gambut.

Baca juga: COP31 resmi dibuka di Turkiye, desakan aksi iklim menguat

Prioritas kedua dalam peta jalan tersebut yakni memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multi-usaha kehutanan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan penerimaan untuk mendukung konservasi.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah memperkuat peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Indonesia telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga.

Baca juga: COP31 di Antalya, Turkiye, bahas aksi nyata hadapi perubahan iklim

Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan manfaat ekonomi program tersebut melalui pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar.

Dalam forum itu, Indonesia juga menekankan perlunya dukungan internasional berupa pendanaan yang lebih mudah diakses dan dapat diprediksi, termasuk melalui pembayaran berbasis hasil (results-based payments) REDD+.

Selain pendanaan, dukungan alih teknologi dan peningkatan kapasitas dinilai penting untuk memperkuat pencegahan kebakaran, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, serta pelaporan yang transparan.

Baca juga: Kemenhut optimistis capai target penurunan deforestasi pada 2030

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.