Pemerintah petakan enam bidang kompetensi digital ASN

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai memetakan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional melalui Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital.

Kebijakan ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan aparatur dengan kebutuhan jabatan serta mempercepat transformasi pemerintahan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Boni Pudjianto dalam peluncuran PON ASN Digital pada Digital Leader Summit 2026 di Jakarta, Jumat, mengatakan peta okupasi tersebut menjadi pedoman pengembangan talenta digital ASN agar lebih terarah dan terukur.

“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN,” ujar Boni.

Baca juga: Wamen Komdigi ajak perguruan tinggi jadi penentu arah pengembangan AI

PON ASN Digital diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026. Peta tersebut mencakup enam bidang kompetensi, yakni Tata Kelola Teknologi Digital, Pengembangan Produk dan Layanan Digital, Keamanan Informasi dan Siber, Infrastruktur Digital, Sains Data dan Kecerdasan Artifisial, serta Komunikasi Publik dan Media Digital.

Keenam bidang itu menjadi dasar pemetaan kompetensi sesuai peran dan tanggung jawab ASN di pemerintah pusat maupun daerah. Hasil pemetaan diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, hingga pengembangan karier.

Penyusunan PON ASN Digital mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber.

Baca juga: Membuka jalan talenta digital Indonesia di ASEAN

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui sistem merit.

“Dengan demikian, pemimpin digital bukan lagi sekadar mencari gelar ataupun sertifikasi saja, tetapi juga memperkuat kompetensi nyata yang kita kembangkan,” kata Boni.

Penguatan kompetensi ASN tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045. Karena itu, Boni mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan asosiasi pemimpin digital untuk memanfaatkan PON ASN sebagai acuan bersama.

Baca juga: Kemendikdasmen minta guru lebih cakap digital dibanding peserta didik

Selain pemetaan kompetensi, BPSDM Komdigi juga menjalankan program Digital Leadership Academy (DLA) sejak 2021 untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Pada 2026, pelatihan DLA telah diikuti tiga instansi, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive. Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 205 orang.

Baca juga: ASN dan kecerdasan baru birokrasi

Boni mengatakan pengembangan kepemimpinan digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri teknologi. Digital Leader Summit 2026 menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan digital.

“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Kemendikdasmen tingkatkan kompetensi guru di era digital lewat KLIC

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.