Pemerintah dorong pemanfaatan digitalisasi untuk efisiensi belanja

transformasi digital perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, efisien dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi belanja negara sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan transformasi digital perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, efisien dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas,” kata Dradjad dalam Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026, dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring atau online payment pada sistem katalog elektronik (e-katalog).

Implementasi fitur itu telah dimulai sejak Oktober 2026 dan akan diperluas melalui kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan lokapasar serta UMKM.

Selain efisiensi belanja negara, pemerintah juga mengarahkan transformasi digital untuk memperluas inklusi dan pembiayaan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Dradjad menjelaskan manfaat transformasi digital setidaknya mencakup tiga lapisan, yakni perlindungan dasar untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko, perluasan inklusi dan pembiayaan dasar, serta peningkatan produktivitas agar UMKM dapat naik kelas.

Baca juga: Kemenko Perekonomian salurkan pinjaman ke perempuan prasejahtera Batam

Baca juga: Wamenko Dradjad sebut daya beli bergeser, ekonomi bertransformasi

Pada lapisan ketiga, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan atau permodalan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah guna mengoptimalkan potensi ekonomi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik.

“Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital,” tutur Wamenko Dradjad.

Adapun hingga Juni 2026, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah digunakan oleh sekitar 66 juta pengguna dan mencakup hampir 45 juta merchant.

Sementara itu, sekitar 518 dari 546 pemerintah daerah atau hampir 95 persen telah memiliki ekosistem digital.

Dradjad mengatakan fondasi digital nasional yang semakin kuat perlu diimbangi dengan bauran kebijakan yang komprehensif, terutama di tengah meningkatnya penggunaan data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Fondasi digital nasional dinilai telah terbentuk dengan kuat, namun lonjakan penggunaan data dan pemanfaatan AI membawa tantangan baru yang memerlukan bauran kebijakan (policy mix) yang komprehensif serta kuat (robust)," jelasnya.

Baca juga: Wamenko Perekonomian dorong ekonomi digital, buka peluang baru

Baca juga: Wamenko Dradjad ajak investor utamakan analisa data dalam investasi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.