Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menargetkan 12 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor formal pada tahun 2029.
“Ini yang memang masih kita genjot, sebagaimana dari RPJMN, targetnya adalah di tahun 2029 itu 12 persen partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja ditempatkan di sektor formal,” kata Ketua Tim Bidang Tenaga Kerja Disabilitas Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kemnaker Asrian Darma Saputra.
Dalam forum diskusi daring bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Rabu, Darma menjelaskan, target penempatan kerja penyandang disabilitas di sektor formal pada RPJMN 2025-2029 itu naik dari sebelumnya 10 persen di tahun 2025.
Lebih lanjut, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas menjadi 7–8 persen pada 2025, dan mencapai 4,5–5 persen pada 2029.
Darma menyampaikan, berdasarkan data yang diolah Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, terdapat sebanyak 5.572.367 orang penduduk usia kerja (PUK) disabilitas.
Dari jumlah tersebut, terdapat 1.240.175 orang yang masuk sebagai angkatan kerja, dengan 1.173.066 orang di antaranya merupakan penduduk penyandang disabilitas yang bekerja.
Baca juga: Menaker targetkan 100 ribu pekerja disabilitas mandiri
Baca juga: PNM bekali keterampilan siap kerja bagi penyandang disabilitas
Namun, Darma menggarisbawahi bahwa dari jumlah penyandang disabilitas yang bekerja ini masih didominasi pendidikan menengah ke bawah dan masuk di sektor informal.
“Memang kita lihat penduduk usia kerja masih banyak yang memang memiliki background pendidikan menengah ke bawah. Secara skala untuk penempatan itu juga masih didominasi di sektor informal sebanyak 64 persen dan 30 persen adalah penempatan di sektor formal,” ujar Darma.
Sementara itu, Kemnaker siap untuk memfasilitasi penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui pemanfaatan ekosistem SIAPkerja.
Kemnaker juga mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi.
Selain itu, Kemnaker memperluas pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill. Lalu, Kemnaker juga memberikan pendampingan sejak tahap pra hingga pasca-penempatan.
Baca juga: Kemensos pelopori penerapan pelibatan pekerja disabilitas
Baca juga: Kemnaker komitmen kawal pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas
Baca juga: Kemnaker perluas kesempatan kerja disabilitas via pelatihan wirausaha
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Arnidhya Nur Zhafira
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira