upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi DIY berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2,7 juta, atau mengalami kenaikan 12,72 persen dari UMP pada 2026 yakni sebesar Rp2,4 juta.

"Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp2.417.495 atau 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI," kata Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia penetapan UMP tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pasal 137 ayat (2) Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral provinsi (UMP).

"UMP DIY Tahun 2027 ditetapkan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi," katanya.

Rekomendasi tersebut kemudian dituangkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan UMPS Tahun 2027.

Dewan Pengupahan DIY sebelumnya merekomendasikan penetapan UMSP untuk sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya.

"Dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY," katanya.

Menurut dia upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi DIY berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Oleh karena itu pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah.

"Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," katanya.

Baca juga: Kemenko PMK dan Pemda DIY perkuat surveilans berbasis masyarakat

Baca juga: DIY targetkan 41.877 bidang tanah SG dan PAG terdaftar hingga 2027

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Hery Sidik

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira