PBNU sesalkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh Listyo Sigit Prabowo dan lainnya.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, PBNU dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus ini kepada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

"Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Baca juga: MUI dukung Kapolri usut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut penyadapan tanpa prosedur atau ilegal tapping juga menyasar nomor telepon sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan ada lima tahapan dalam dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Praktik tersebut diduga dilakukan melalui jalur internal tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Baca juga: LPSK telaah delapan permohonan pelindungan saksi kasus penyadapan

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, lima tahapan tersebut meliputi pemberian perintah penyadapan, penyediaan nomor target (provisioning), pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data.

"Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.

Baca juga: Bayang-bayang Pegasus dalam isu penyadapan Presiden

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.