Jadi kami nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodir supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), berencana menyusun peraturan daerah (perda) baru tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang turut mengatur larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di kawasan terlarang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pangkalpinang Hisar M Manalu di Pangkalpinang, Kamis, mengatakan penyusunan perda baru tersebut dilakukan untuk memperjelas ketentuan larangan merokok, termasuk penggunaan vape, di sejumlah kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.

"Jadi kami nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodir supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang," katanya.

Ia menjelaskan terdapat tujuh kawasan yang masuk dalam pengaturan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Baca juga: MUI perkuat ekosistem halal dan gencarkan sosialisasi haram vape

Menurut dia, rancangan perda baru tersebut juga akan memuat ketentuan sanksi administratif berupa denda bagi pihak yang melanggar aturan KTR.

Sanksi tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang merokok di kawasan terlarang, kata dia, tetapi juga penyelenggara atau pengelola tempat yang tidak menerapkan ketentuan KTR.

"Untuk aturan baru ini kami akan membuat sanksi administrasi berupa denda, baik itu denda kepada penyelenggara tempat atau pada yang merokok," ujarnya.

Ia mengatakan perda sebelumnya belum mengatur secara khusus mengenai sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu ketentuan tersebut akan menjadi salah satu materi yang dimasukkan dalam rancangan perda baru.

Baca juga: Respons fatwa MUI, Kemenkes: Vape berisiko tingkatkan diabetes

Hisar berharap setelah perda ditetapkan, pengawasan terhadap penerapan KTR di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan lebih maksimal. Selain itu masyarakat diharapkan semakin memahami lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok.

Penerapan KTR bertujuan melindungi masyarakat yang tidak merokok agar tidak terpapar asap rokok maupun aktivitas merokok di ruang publik. "Karena itu, diperlukan kesadaran dan kepatuhan bersama dalam menghormati hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat," katanya.

Untuk menyukseskan rencana tersebut, pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan KTR dan larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektrik, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Jabar siapkan aturan larang vape, cegah penyalahgunaan untuk narkotika

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Try Mustika
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Donatus Dasapurna Putranta/Try Mustika

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira