Pakar: Pihak beriktikad baik perlu dirumuskan lagi di Perampasan Aset

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Prof Marjan Miharja menilai ketentuan pihak ketiga beriktikad baik yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu dirumuskan kembali karena dinilai belum memadai.

"Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik belum dirumuskan secara komprehensif," kata Marjan saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pengaturan pihak ketiga beriktikad baik terdapat dalam naskah RUU pada Pasal 5 Ayat 4. Maka dari itu, dia pun mengusulkan ayat baru agar pengaturan pihak ketiga beriktikad baik bisa lebih komprehensif.

Baca juga: Komisi III siap lembur bahas RUU Perampasan Aset agar cepat disahkan

Menurut dia, pengaturan baru yang diusulkan itu adalah pihak ketiga yang menerima fasilitas sosial, tempat ibadah atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat harus dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik melalui penetapan pengadilan setempat.

Selain itu, dia menilai naskah RUU itu juga belum memberikan mekanisme ganti kerugian yang optimal, seperti yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40. Dalam draf itu, dia menilai ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat pemblokiran atau penyitaan, mekanismenya belum diatur secara komprehensif.

Menurut dia, perlu dibedakan antara nilai aset dan nilai kerugian akibat tindakan pemblokiran atau penyitaan.

Mekanisme kompensasi, kata dia, perlu mencakup kerugian nyata yang dapat dibuktikan, biaya pemulihan, dan biaya lain yang secara langsung timbul akibat tindakan yang ya ternyata tidak beralasan.

Baca juga: Masa sidang dibuka, DPR lanjut bahas RUU Perampasan Aset-Hak Cipta

Sebelumnya, DPR RI akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hingga RUU Hak Cipta setelah kembali dibukanya masa persidangan pada Selasa ini.

Selain itu, rancangan undang-undang (RUU) lain yang pembahasannya juga akan dilanjutkan pada periode 10 November hingga 17 Desember 2026, yakni RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Perkoperasian.

"Selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, parlemen berkomitmen mempercepat penyusunan RUU dengan tetap mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Baca juga: Pakar: Perampasan aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi HAM

Baca juga: AMHTN-SI: Aparat harus buktikan hubungan pidana sebelum rampas aset

Baca juga: Mahupiki sebut "illicit enrichment" tak perlu masuk UU Perampasan Aset

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.