Ombudsman tegaskan keterbukaan informasi wujudkan pengawasan inklusif

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI (ORI) Partono menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari misi ORI untuk mewujudkan pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif

"Informasi publik yang terbuka dan inklusif adalah kunci utama dalam mendorong pengawasan pelayanan publik yang aktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Partono dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Jakarta, Rabu, seperti dipantau secara daring.

Ia menjelaskan sepanjang tahun 2026, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman RI telah melayani 142 permohonan informasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian layanan di bawah 10 hari kerja.

Lebih lanjut, Partono menjabarkan inovasi keterbukaan data berbasis digital melalui Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat (data.ombudsman.go.id).

Dikatakan bahwa inovasi tersebut menyediakan akses data visual dan interaktif yang mencakup Tren Laporan Masyarakat, Konsultasi, Opini Ombudsman RI, hingga fitur Penelusuran Laporan secara real-time berbasis nomor agenda.

"Fitur ini dirancang untuk memudahkan publik, akademisi, media, hingga instansi pemerintah dalam mengakses data pengawasan sebagai bahan evaluasi pelayanan publik," tuturnya.

Pemaparan strategi dan digitalisasi sistem pengawasan pelayanan publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Sesi uji publik yang diikuti Partono bersama Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu itu diuji oleh tiga panelis, yakni Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Arman Fauzi, Ketua KIP 2016-2017 John Freshly, dan Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata.

Monev KIP merupakan ajang tahunan untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahun ini, KIP melakukan penilaian terhadap 385 badan publik. Ratusan badan publik itu terdiri atas tujuh kategori yakni 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, dan 8 partai politik.

Baca juga: Yusril: Keterbukaan informasi bagian penting pelaksanaan pemerintahan

Baca juga: Mendes: Kolaborasi jadi bukti keterbukaan informasi di Kemendes

Baca juga: KIP dorong badan publik layani masyarakat lewat keterbukaan informasi

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.