Perbankan yang menyalurkan KUR dengan plafon pinjaman maksimal seratus juta rupiah dilarang untuk meminta agunan tambahan kepada masyarakat
Padang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan larangan bagi Perbankan untuk meminta agunan ketika menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dengan plafon Rp100 juta ke bawah.
"Perbankan yang menyalurkan KUR dengan plafon pinjaman maksimal seratus juta rupiah dilarang untuk meminta agunan tambahan kepada masyarakat," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra di Padang, Senin.
Hal itu dikatakannya menjelang kegiatan "media gathering" bersama puluhan awak media yang digelar di Alahan Panjang, Solok, selama dua hari.
Ia mengatakan larangan meminta agunan itu telah diatur oleh pemerintah secara tegas di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Oleh karenanya perbankan tidak dibenarkan meminta agunan tambahan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya kepada masyarakat atau debitur.
Ia menceritakan OJK Sumbar pernah menangani laporan terhadap perbankan yang memintai agunan kepada masyarakat, dan telah ditangani.
Perbankan beralasan kalau pihaknya memegang BPKB hanya sebagai pengikat agar peminjam melunasi kewajiban pelunasan, bukan sebagai agunan resmi.
Sebab ada karakter peminjam jika tidak ada suatu barang atau aset yang dipegang, mereka abai dan enggan melunasi kewajibannya.
"Walaupun begitu secara aturan praktik seperti ini tidak dibenarkan oleh peraturan, kami ingatkan perbankan di Sumbar agar tidak melakukan," tegasnya.
Ia menjelaskan dalam program KUR mikro itu pemerintah membayarkan subsidi terhadap bunga pinjaman, sedangkan debitur membayar pinjaman pokoknya.
Program KUR Mikro itu digulirkan oleh pemerintah dengan tujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang layak, tetapi belum memiliki akses terhadap kredit komersial, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca juga: OJK merestui BPR Ophir gabung ke BPR Swadaya Anak Nagari di Sumbar
Baca juga: OJK Sumbar cabut izin BPR di Agam karena masalah permodalan
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rahmatul Laila
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira