Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung adalah bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat
Solok (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beralamat di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala OJK Sumbar Roni Nazra di Padang, Kamis, menerangkan pencabutan itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.
"Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung adalah bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan pencabutan tidak dilakukan begitu saja, tapi sudah melalui berbagai prosedur dan mekanisme penyehatan terhadap BPR tersebut.
Menurut dia pada 05 November 2025 OJK telah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.
Selanjutnya pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham PT BPR LPN Labuh Gunung.
Untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Baca juga: OJK setujui penggabungan BPR Syariah Kotanopan perluas layanan
Baca juga: OJK mencabut izin BPR Agritrans Batumarta di Ogan Komering Ulu, Sumsel
"Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR yang dimaksud," katanya.
Ia mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menetapkan cara penanganan BDR BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.
Hal itu tertuang dalam keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK akhirnya melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung sesuai Pasal 19 POJK.
Ia mengatakan dengan pencabutan izin usaha itu maka LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang
"Kami mengimbau kepada nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Roni.
Baca juga: OJK restui tiga BPR gabung ke BPR Arthaguna Mandiri
Baca juga: OJK perkuat BPR-BPRS lewat konsolidasi dan kemudahan regulasi
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rahmatul Laila
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira