OJK rilis pedoman penguatan keamanan siber dan teknologi informasi

penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden,” kata Agusman dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Menurut Agusman, pedoman itu juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Baca juga: OJK catat 99.347 laporan penipuan keuangan digital di Jatim

Baca juga: Investor pasar modal Jatim tumbuh 69 persen jadi 3,59 juta

Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.

Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris dan seluruh pegawai.

Adapun penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) disebut sebagai bentuk komitmen memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional dan bertanggung jawab.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” ujar Agusman.

Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk dalam menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.

Baca juga: Kredit perbankan Jatim tumbuh 4,74 persen jadi Rp649,95 triliun

Baca juga: Pemerintah beri relaksasi bunga KUR nol persen bagi korban gempa NTT

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.