Obligasi belum disetujui, Gub DKI pertimbangkan DBH dan pinjaman SMI

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pembiayaan alternatif selain rencana penerbitan obligasi yang masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.

Pramono mengatakan pihaknya sepenuhnya patuh dengan keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, ia menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan rencana lainnya.

“Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan. Tentunya tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Barat, Selasa.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan DBH dan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Maka kami sudah memutuskan apa yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” jelas Pramono.

Pramono menilai pembiayaan alternatif selain dari obligasi dilakukan agar rencana pembangunan di Jakarta tidak terhambat maupun mengalami perubahan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan pada prinsipnya, DPRD DKI Jakarta akan mendukung hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Senada dengan Pramono, Ima menyebut pihaknya juga tak ingin kebutuhan masyarakat dan rencana berbagai pembangunan di ibu kota terhambat karena pembiayaan.

“Prinsipnya DPRD DKI terus mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu dari kita mengikuti juga pemerintah pusat, baik itu dari SMI, DBH, dan sebagainya. Karena jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pembangunan Jakarta khususnya terhenti karena satu dan lain hal,” ujar Ima.

Baca juga: Menkeu tegaskan obligasi daerah harus sesuai dengan ketentuan berlaku

Baca juga: Gubernur DKI masih tunggu PMK soal finalisasi DBH

Baca juga: Gubernur DKI akui sudah bahas soal obligasi hingga LPDP dengan Menkeu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.