NTB benahi data pabrik rokok agar tahu kondisi riil industri tembakau

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membenahi data pabrik rokok mengetahui kondisi riil industri hasil tembakau mulai dari jumlah usaha, kapasitas produksi hingga tenaga kerja.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB Lalu Wiranata mengatakan ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan mendasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pengembangan industri hasil tembakau.

"Tanpa dukungan data yang memadai, berbagai program pembinaan berisiko tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil industri di lapangan," ujar dia di Mataram, Kamis.

Wiranata mengakui keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pengembangan pabrik rokok. Kondisi itu menyebabkan pemerintah belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri maupun tenaga kerja yang terlibat.

Disperindag NTB tidak hanya mencatat keberadaan perusahaan, tetapi juga perlu mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah unit usaha, kapasitas produksi, tenaga kerja, hingga kondisi dan kebutuhan pengembangan industri.

Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengidentifikasi industri yang membutuhkan pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, pelatihan tenaga kerja, fasilitasi perizinan dan standardisasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana industri.

"Data pekerja yang berada di pabrik rokok, khususnya yang terlibat dalam proses pengolahan tembakau juga sangat penting. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam merancang program perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja, termasuk kemungkinan fasilitasi jaminan atau asuransi bagi para pekerja," kata Wiranata.

Lebih lanjut dia menekankan data industri hasil tembakau memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, penentuan program dan anggaran, serta evaluasi pembangunan industri dari tahun ke tahun.

Pemerintah dapat mengidentifikasi industri yang membutuhkan pembinaan, perusahaan yang memerlukan peningkatan kapasitas produksi, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, fasilitasi perizinan dan standardisasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana industri melalui data yang valid.

Pendataan tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

"Dengan basis data yang kuat, program yang dibiayai melalui alokasi DBH CHT diharapkan dapat dirancang lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku industri hasil tembakau," ujar Wiranata.

Berdasarkan data dari NTB Satu Data yang dikelola oleh Pemprov NTB, total produksi tembakau rakyat di Nusa Tenggara Barat sebanyak 21.213 ton dengan luas panen mencapai 14.247 hektare pada tahun 2025.

Daerah dengan jumlah produksi tembakau paling banyak adalah Kabupaten Lombok Timur mencapai 15.863 ton, kemudian Kabupaten Dompu sebanyak 2.810 ton, dan Kabupaten Lombok Barat menghasilkan 1.040 ton.

Kota Mataram adalah satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang tidak memiliki lahan perkebunan tembakau dan juga tidak menghasilkan tembakau.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.