MUI terbitkan fatwa vape haram, minta pemerintah susun regulasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, yang menyatakan bahwa seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram.

Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin.

Baca juga: Polda Metro Jaya terbitkan larangan penggunaan vape bagi anggota

Adapun dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini, yakni penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

Fatwa ini menjabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup.

MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya.

Baca juga: Kapolri pastikan personel langgar larangan vape dapat sanksi

Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram.

Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan REL atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram.

MUI memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-Undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Baca juga: Polda Kepri ungkap peredaran 429 cartridge vape mengandung etomidate

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.