MUI Kepri: Fatwa haram vape perlu diperkuat regulasi dari pemerintah

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau (Kepri) Bambang Maryono menyebut fatwa haram penggunaan vape atau rokok elektrik perlu diperkuat regulasi dari pemerintah, kemudian disebarluaskan kepada publik.

"MUI sudah mengeluarkan fatwa haram menggunakan vape, tapi kalau tidak diundangkan, kemungkinan tidak diikuti orang. Kita ingin setelah fatwa dibuat, pemerintah juga buat regulasinya, baru disebarkan," kata Bambang di Tanjungpinang, Rabu.

Baca juga: Muhammadiyah dukung Polri berantas vape narkoba

Karena itu, kata dia, MUI Kepri mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, DPR serta aparat penegak hukum berwenang, segera membahas pembentukan regulasi atau undang-undang larangan penggunaan vape di tanah air.

Tak hanya itu, MUI juga merekomendasikan sanksi bagi pengguna, pembuat hingga penjual vape. Kondisi ini mengingat penggunaan vape sudah menyasar di semua kalangan masyarakat. Bahkan, ada siswa bawa vape ke sekolah, namun guru tidak bisa melarang, karena belum ada regulasi yang mengatur terkait larangan tersebut.

"Walaupun secara agama, MUI sudah mengharamkan vape, harus didukung dengan regulasi pelarangan vape dari pemerintah," ujar Bambang.

Dia menjelaskan MUI Pusat sudah menetapkan bahwa vape haram digunakan pada 6 November 2026, sebab dinilai lebih banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat.

Menurut MUI, penggunaan vape lebih berisiko dicampur dengan narkotika, zat adiktif hingga obat-obatan berbahaya lainnya, termasuk merusak lingkungan.

Bambang menegaskan fatwa yang dikeluarkan MUI itu bukan berdasarkan keputusan sepihak, melainkan telah dibahas secara kolektif dan kolegial, melibatkan ahli agama, ulama, dokter, pakar serta ahli biologi.

Baca juga: Muhammadiyah memfatwakan rokok elektronik haram

Baca juga: MUI terbitkan fatwa vape haram, minta pemerintah susun regulasi

"Dasar hukumnya jelas, salah satunya dalil Al Quran Surat An-Nisa Ayat 29, yaitu jangan menjatuhkan dirimu pada kebinasaan," ungkap Bambang.

Ia menekankan fatwa MUI tentang larangan pemakaian vape tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Sebagaimana dalam kehidupan beragama bahwa umat manusia harus menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai contoh, penggunaan rokok elektrik itu bisa merusak jiwa dan akal, karena tak hanya mengandung nikotin, namun belakangan semakin berkembang dengan campuran bahan-bahan diduga narkotika.

"Jadi, tak ada satupun manfaat positif vape. Semuanya mendatangkan mudharat," kata Bambang.

Pewarta: Ogen
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.