Muhammadiyah imbau jaga kedamaian di tengah politik nasional

Palu (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat Indonesia, untuk menjaga kedamaian di tengah situasi politik nasional saat ini.

"Yang paling penting, kita jangan ramai, heboh, gaduh, apalagi bertengkar karena kekosongan posisi itu," katanya di Palu, Jumat.

Imbauan itu disampaikan Haedar saat ditanyai sikap Muhammadiyah terkait perkembangan terkini atas kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

Menurut dia kekosongan posisi wapres menjadi ranah presiden dan dibawa ke DPR/MPR. Apa yang diusulkan oleh presiden dan diproses oleh MPR, sebagai satu proses konstitusional.

"Saya yakin presiden dan MPR punya pandangan jauh ke depan, dan Muhammadiyah selalu menerima hasil yang diputuskan secara konstitusional dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," katanya menegaskan.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan beberapa catatan kritis, terkait berhentinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Harus menjadi pelajaran pertama dan terakhir bagi Presiden Prabowo, dan para pemimpin yang akan datang untuk ekstra hati-hati dalam memilih mitra politik," harapnya

Menurut dia, wakil presiden yang penting harus mencerminkan unsur-unsur kejujuran, kecerdasan, kepemimpinan yang terekam dengan baik.

Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI sebagaimana isi surat pernyataan berhenti yang diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11) sore, Presiden Prabowo mengumumkan pengunduran diri Gibran, dalam sesi pernyataan pers yang turut diikuti Gibran Rakabuming Raka, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Pewarta: Fauzi
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.