MK ucapkan 15 putusan uji materiil undang-undang Kamis siang ini

Jakarta (ANTARA) - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan atas 15 permohonan pengujian materiil undang-undang pada Kamis siang.

Berdasarkan informasi dari Humas MK, pengucapan putusan atau ketetapan MK dijadwalkan mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Utama, Gedung I MK, Jakarta.

Sebelum sidang pengucapan putusan/ketetapan dilaksanakan, Majelis MK terlebih dahulu menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi presiden untuk permohonan Nomor 313/PUU-XXIV/2026; 316/PUU-XXIV/2026; 317/PUU-XXIV/2026; 317/PUU-XXIV/2026, dan 317/PUU-XXIV/2026 pada pukul 10.30 WIB.

Sejumlah permohonan pengujian materiil undang-undang yang akan diucapkan putusan/ketetapannya di antaranya terkait UU ITE, UU Cipta Kerja, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pemilu, KUHAP, UU Partai Politik, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU TNI.

Berikut daftar 15 permohonan yang dibacakan putusan/ketetapannya:

1. Permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan.
3. Permohonan Nomor 386/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil, dan Politik), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
4. Permohonan Nomor 387/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
5. Permohonan Nomor 378/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Permohonan Nomor 381/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
7. Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
8. Permohonan Nomor 377/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Permohonan Nomor 379/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
10. Permohonan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
11. Permohonan Nomor 385/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
12. Permohonan Nomor 376/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
13. Permohonan Nomor 211/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
14. Permohonan Nomor 388/PUU-XXIV/2026 tekait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
15. Permohonan Nomor 390/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.