MK diminta batasi pengecualian bakar lahan atas nama kearifan lokal

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak dua masyarakat adat, Putes Lekas dan Era Purnama Dewi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi pengecualian pembakaran lahan atas nama kearifan lokal.

"Frasa 'masyarakat' dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu luas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat untuk membenarkan praktik pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal," kata advokat para pemohon Fahrur Rozi dalam keterangan di Jakarta, Rabu, tentang Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Fahrur mengatakan ketentuan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar yang diatur dalam aturan itu dinilai masih menyisakan persoalan kepastian hukum.

Atas persoalan tersebut, Putes selaku Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan dan Era Purnama selaku warga Kabupaten Kampar, Riau, mengajukan permohonan pengujian materiel (materiil) terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH ke MK, Rabu.

Dia menjelaskan para pemohon meminta MK agar memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.

Baca juga: Kemenbud dorong pembukuan aturan adat Bayan di Lombok Utara

Pasalnya, kata dia, rumusan norma yang diuji hanya menyebutkan pengecualian larangan membakar diberikan kepada, "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal".

"Tidak terdapat batasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan 'masyarakat' yang dapat memperoleh pengecualian tersebut," ungkapnya.

Padahal, kata Fahrur, terdapat masyarakat adat dan non-masyarakat adat yang sama-sama mempraktikkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran selama ini.

Akibatnya, lanjut dia, praktik perladangan tradisional masyarakat hukum adat berpotensi disamakan dengan pembakaran lahan yang dilakukan pihak lain, termasuk untuk kepentingan usaha.

Ia pun menjelaskan masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Baca juga: MPSI tingkatkan masyarakat Kampung Wanam dalam bidang pertanian

Menurutnya, praktik itu tidak dilakukan secara sembarangan lantaran pembukaan lahan mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api.

Selain itu, lanjutnya, pembakaran juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan lahan yang berkaitan dengan kesuburan tanah, pemanfaatan varietas padi lokal, serta rangkaian ritual dan pengetahuan adat.

Fahrur menyebut praktik masyarakat adat dimaksud memiliki mekanisme pengendalian dan tanggung jawab kolektif yang berbeda dari pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan atau kegiatan usaha berskala besar.

Adapun dampak dari penyamarataan norma tersebut jelas dirasakan langsung oleh kedua pemohon. Putes, yang merupakan tradisional Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah, mengatakan perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitasnya secara turun-temurun tidak pernah menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal.

Baca juga: Kementrans-TEP UI dokumentasikan lima sub-suku Dayak di Sanggau

Namun setiap kali karhutla terjadi, Putes mengungkapkan peladang adat selalu dijadikan 'kambing hitam' dan dihadapkan pada ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.

"Terlebih lagi, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar semakin menyudutkan posisi peladang adat karena adanya instruksi pemukulan rata pelarangan," tutur Putes.

Sementara itu, Era Purnama, yang merupakan warga Kampar, Riau, menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.

Menurut Era, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi karena negara tidak memiliki ukuran normatif yang tegas untuk membedakan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial.

Untuk itu dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU No 6/2023 yang mengubah Pasal 69 Ayat 2 UU 32/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Baca juga: BRIN dorong kedaulatan riset masyarakat adat lewat ekspedisi PRIS

Dengan dmeikian, para pemohon meminta agar MK memaknai bahwa pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun.

Kemudian, bagi pembukaan ladang untuk kebutuhan subsisten (pemenuhan hidup), luas lahan paling banyak 2 hektarr per kepala keluarga, digunakan untuk tanaman varietas lokal, wajib dikelilingi sekat bakar, serta bukan untuk kepentingan usaha dan bukan dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.