Surabaya (ANTARA) - Pendidikan yang terhenti tidak selalu berarti keinginan belajar telah padam. Di balik warga yang tidak menuntaskan pendidikan dasar atau berhenti di bangku SMP, terdapat persoalan lebih rumit daripada ketiadaan ruang kelas.

Tekanan ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga, keterbatasan akses, dan pengalaman buruk di sekolah dapat membuat pendidikan formal sulit dijangkau.

Sebagian anak meninggalkan sekolah karena harus mencari nafkah atau merawat keluarga, bukan karena kehilangan cita-cita. Mengajak mereka kembali belajar tidak cukup dengan membuka pendaftaran. Pemerintah perlu menghadirkan layanan lentur, terjangkau, dan sesuai keadaan warga.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kejar Paket A, B, dan C menjadi jalan membuka kembali kesempatan belajar. Pemerintah kota menyediakan 26 lokasi, terdiri atas sembilan titik program KRISNA atau Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Warga dapat menempuh pendidikan setara SD, SMP, hingga SMA dengan pola yang lebih sesuai dengan keadaan mereka.

Keberhasilan mengentaskan warga putus sekolah tidak cukup diukur dari jumlah lokasi belajar, pendaftar, atau ijazah yang diterbitkan. Ukuran yang lebih mendasar ialah berapa banyak warga yang kembali belajar, bertahan sampai lulus, memperoleh keterampilan, dan menggunakan pengetahuan itu untuk memperbaiki kehidupannya.


Akses terdekat

Kehadiran 26 lokasi belajar memperlihatkan upaya pemerintah mendekatkan layanan pendidikan. Sembilan titik KRISNA memanfaatkan fasilitas dekat warga, seperti aula kecamatan dan balai RW, sedangkan 17 lainnya merupakan PKBM. Pemerintah kota juga membuka peluang kelas baru apabila ditemukan kebutuhan di wilayah yang belum terjangkau.

Pendekatan ini penting karena hambatan pendidikan bukan hanya ketiadaan sekolah. Bagi warga yang bekerja, berkeluarga, atau melewati usia sekolah formal, jarak, waktu, dan tanggung jawab rumah tangga dapat menjadi penghalang sebesar biaya. Lokasi dekat dan jadwal yang sesuai membantu mereka melanjutkan pendidikan dari jenjang terakhir.

Pendekatan kampung dapat memperluas jangkauan. Melalui Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya mendorong kepedulian warga terhadap pendidikan. Kegiatan aparatur sipil negara (ASN) di balai RW dapat membantu mengenali warga yang belum menuntaskan pendidikan dan menghubungkan mereka dengan layanan.

Penghargaan Adhiwidya dari Forum Komunikasi PKBM Indonesia yang diterima Wali Kota Eri Cahyadi pada 6 November 2026 mengakui perhatian Surabaya terhadap pendidikan nonformal. Apresiasi itu harus menjadi pemacu peningkatan mutu dan perluasan manfaat, terutama bagi kelompok yang sulit dijangkau.

Tantangan Surabaya mencerminkan persoalan nasional. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 mencatat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun tidak bersekolah, dengan 2.009.918 di antaranya berusia 16–18 tahun.

Sebanyak 21,78 persen merasa pendidikan sudah cukup, 20,35 persen terkendala biaya, dan 16,75 persen bekerja. Faktor lain meliputi pernikahan, disabilitas, jarak, tanggung jawab rumah tangga, dan perundungan.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Abdul Hakim

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira