Mentrans: Transmigrasi kini jadi pembangunan kawasan ekonomi

Transmigrasi tidak lagi seperti dahulu hanya memindahkan orang ke suatu permukiman yang kemudian berkembang menjadi desa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi mengalami perubahan paradigma dari yang sekedar perpindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan ekonomi.

"Transmigrasi tidak lagi seperti dahulu hanya memindahkan orang ke suatu permukiman yang kemudian berkembang menjadi desa. Tetapi desa-desa tersebut yang baru tersebut dibangun menjadi satu kawasan ekonomi," kata Mentrans Iftitah di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perpindahan paradigma tersebut juga untuk meminimalkan adanya konflik sosial, karena kalau hanya memindahkan penduduk seolah-olah yang mendapat insentif itu hanya pendatang.

Sementara orang yang ada di kawasan transmigrasi kata Iftitah, yang sudah lama ada disana tidak mendapatkan apa-apa.

"Oleh karena itu adanya perubahan paradigma kemudian membuat kami sekarang berfokus kepada pembangunan kawasan ekonomi," ujarnya.

Mentrans menambahkan bahwa pihaknya sudah memetakan selama dua tahun terakhir ini di mana hasilnya kurang lebih terdapat 619 klaster transmigrasi di seluruh Indonesia dan terdapat ribuan permukiman.

Dari 619 klaster transmigrasi kata Mentrans Iftitah, Kementrans dan Bappenas fokus kepada 154 kawasan transmigrasi, di mana 45 kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional.

"Mengapa demikian? Karena sejak disahkannya Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 transmigrasi mengalami perubahan paradigma dari yang sekedar perpindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan ekonomi," katanya.

Untuk itu kata dia, saat ini yang paling terpenting adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yaitu dengan tidak meninggalkan para patriot yang sudah lebih dahulu hadir di kawasan-kawasan transmigrasi.

Ia mencontohkan revitalisasi di antaranya yaitu memberikan hak kepada mereka salah satunya dengan menyerahkan sertifikat hak milik yang selama ini masih belum didapatkan.

"Kemudian kami juga memberikan insentif untuk membantu pembangunan infrastruktur dasar dengan perbaikan jalan, jembatan, renovasi sekolah, pembangunan toilet, lebih dari 400 unit, kemudian juga sarana infrastruktur lainnya," katanya menambahkan.

Baca juga: Kementrans: Masih ada 100 ribu KK belum dapatkan sertifikat tanah

Baca juga: Kementerian Transmigrasi serahkan 2.770 SHM transmigran di 8 kabupaten

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.